Segera Cairkan Dana Bencana Obar, "Tinggal Menunggu Anggaran dari Pusat"

SOREANG, (PR).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung mendesak Bupati Bandung segera mengeluarkan kebijakan terkait pencairan bantuan bagi korban gempa bumi di Kab. Bandung.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung Triska Hendriawan, ketika menerima perwakilan ratusan warga korban gempa bumi yang berunjuk rasa ke DPRD Kab. Bandung, Senin (26/10).

Bupati Bandung Obar Sobarna, ketika dihubungi "PR", Senin (26/10), mengatakan, ia sudah mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD. "DPRD sudah kita beritahukan, kita juga undang para pimpinan dan fraksi pada 21 Oktober, tapi tidak semua datang. Di sana saya memberikan ekspose langsung tentang dana rekonstruksi," ucap Obar.

Mengenai anggaran rekonstruksi, Obar mengatakan, Pemkab Bandung sudah merencanakan dana sekitar Rp 50 miliar. "Tinggal menunggu anggaran dari pusat, agar dananya bisa dikucurkan bersama-sama," katanya.

Sebelumnya, ratusan warga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Korban Gempa (SMKG) sejak sekitar pukul 11.55 WIB, berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kab. Bandung.

Mereka menuntut Pemkab Bandung segera memenuhi hak korban gempa, antara lain dana rekonstruksi. Para pengunjuk rasa, puluhan orang di antaranya kaum ibu dan anak-anak korban gempa tersebut, sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian.

Setelah sekitar empat puluh menit berorasi di depan Gedung DPRD Kab. Bandung, perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung Triska Hendriawan dan sejumlah anggota DPRD, di ruang panitia anggaran. Sedangkan Ketua DPRD Kab. Bandung Toto Suharto, saat itu sedang menerima perwakilan kepala desa di ruangan lain, untuk membahas mengenai Alokasi Dana Desa (ADD).

"Kami juga mempertanyakan kenapa status tanggap darurat bencana sudah dicabut? Setahu saya, status itu bisa dicabut jika unsur-unsur seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan, sudah tersedia. Sekarang ini kan belum," kata koordinator aksi Denny Muhammad Abdullah.

Tanggal 15 Oktober yang dicanangkan sebagai akhir dari masa tanggap darurat, menurut Denny, juga tidak diikuti keputusan pemerintah untuk memberikan dana stimulan rekonstruksi.

Tidak direspons

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Triska Hendriawan mengatakan, penanganan pascagempa bumi memerlukan langkah-langkah bersama legislatif dan eksekutif, untuk merumuskan kesepakatan.

"Awalnya kami menargetkan tanggal 14 Oktober sudah selesai membahas anggaran bencana, sehingga akhir bulan ini sudah bisa direalisasikan. Tapi yang kita sayangkan, kenapa sampai sekarang pihak eksekutif tidak merespons agenda yang kita rencanakan," kata Triska.

Menurut Triska, DPRD sudah dua kali menyampaikan undangan kepada eksekutif untuk membahas mengenai hal tersebut, yaitu pada 6 dan 13 Oktober 2009. "Hari ini juga Bupati kita undang, tapi Bupati tidak memenuhi panggilan tersebut karena ada agenda lain," ucapnya. (A-175)***