SOREANG, (PR).- "Sampai kini kami masih menunggu keluarnya PP sebagai petunjuk pelaksanaan UU No. 27/2009. Pimpinan DPRD sudah dua kali konsultasi ke Depdagri dan disuruh menunggu PP tersebut," kata Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Toto Suharto, di ruang kerjanya, Rabu (28/10).
Diberitakan "PR", pembahasan APBD-P Kab. Bandung mengalami jalan buntu akibat ada perbedaan persepsi dalam memahami UU No. 27/2009, terutama mengenai tata tertib DPRD dan pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD.
Menurut Toto, Bangar DPRD sampai saat ini belum menjadwalkan kembali pembahasan APBD-P. "DPRD tetap mengadakan rapat-rapat membahas permasalahan masyarakat, termasuk menerima berbagai aspirasi yang masuk," katanya.
Keterlambatan pembahasan APBD-P juga terjadi di kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. "Kami berusaha bersilaturahmi ke SKPD-SKPD sambil mencari masukan-masukan APBD-P sehingga begitu PP keluar bisa langsung dilakukan pembahasan," katanya.
DPRD juga mengadakan konsultasi dengan Pemprov Jabar, Kamis (29/10). "Sambil menunggu PP, kami melakukan sejumlah agenda seperti konsultasi dengan Pemprov Jabar dan Depdagri," katanya.
Enggan menerima
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung, Drs. Affendi, mengatakan, DPRD berinisiatif mendatangi SKPD meski masih ada SKPD yang enggan menerima. "Komisi D sudah bersilaturahmi ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan diterima dengan baik, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) belum mau menerima karena belum ada disposisi pimpinan," ucapnya.
Ia berharap agar pembahasan APBD-P segera digelar karena di dalamnya terdapat alokasi anggaran Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov), Biaya Operasional Sekolah (BOS) provinsi, maupun honor tenaga sukarelawan. "APBD-P juga berisi anggaran penanganan pascagempa bumi yang sudah ditunggu-tunggu para korban gempa," katanya. (A-71)***
Comments :
0 komentar to “Tunggu PP, Pembahasan Perubahan APBD Mandek”
Posting Komentar