DPRD Segera Bahas Perbup Dana Stimulan

SOREANG, (PR).-

DPRD Kab. Bandung akan membahas peraturan bupati (perbup) yang mengatur soal pencairan anggaran bantuan rehabilitasi rumah yang rusak akibat gempa bumi di Kab. Bandung.

"Kami baru saja menerima perbup dari Sekretariat DPRD. Karena baru diserahkan, kami belum mempelajari isinya apa," kata Ketua DPRD Kab. Bandung H. Toto Suharto ketika dihubungi Kamis (12/11).

Diberitakan "PR" (Rabu, 11/11), untuk mengantisipasi macetnya pembahasan APBD perubahan dengan DPRD, Bupati Bandung H. Obar Sobarna mengaku sudah menandatangani perbup dan menyerahkannya kepada pimpinan DPRD untuk disetujui. "Tadi pagi (Senin-red.) sudah saya serahkan ke Sekretaris DPRD dan Wakil Ketua DPRD H. Sugiyanto," ujar Obar.

Perbup yang diserahkan berisi, yakni anggaran penanganan rehabilitasi rumah-rumah akibat gempa bumi, dana representasi lima anggota DPRD karena anggota DPRD bertambah dari 45 orang menjadi 50 orang, bantuan Pemprov Jabar untuk Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov), dan honor tenaga sukarelawan.

Persetujuan pimpinan

Menurut Toto, perbup harus mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD sesuai dengan aturan dalam Permendagri. "Tidak bisa perbup diajukan dan ditandatangani salah seorang wakil ketua. Ketua DPRD harus tahu dan perbup itu harus dibahas bersama-sama," katanya.

Sementara itu, Sugiyanto mengatakan, ia dan Sekretaris DPRD memang telah menerima perbup dari Bupati. Selanjutnya, Sekretariat DPRD, kata Sugiyanto, menyerahkan naskah perbup tersebut kepada pimpinan DPRD, Rabu (11/11).

"Sekarang tinggal dibahas pimpinan DPRD dan kemungkinan besar Senin (16/11) sudah ada persetujuan dari pimpinan DPRD. Saya sendiri tidak ingin menghambat, apalagi memperkeruh suasana," ucap Sugiyanto.

Adanya surat berisi imbauan agar SKPD tidak menghadiri dulu rapat-rapat di DPRD yang ditandatanganinya, Sugiyanto mengatakan, surat itu sebagai upaya membuat kondusif situasi Pemkab Bandung dan DPRD. "Kalau pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD menyalahi aturan, hasil-hasil rapat juga diragukan secara hukum," tutur Sugiyanto. (A-71)***