Pemkab Siap Bahas APBD Perubahan

SOREANG, (PR).-

Jajaran Pemkab Bandung menyatakan kesiapannya untuk membahas APBD Perubahan, termasuk anggaran rehabilitasi korban gempa bumi bersama DPRD Kab. Bandung.

Kesiapan itu dikemukakan Ketua DPRD Kab. Bandung H. Toto Suharto seusai menemui Bupati Bandung H. Obar Sobarna di Gedung Diklat Pekerjaan Umum, Jln. Jawa Kota Bandung, Senin (2/11). "Setelah berkoordinasi dengan Polres Bandung, pimpinan DPRD akhirnya memutuskan menemui Bupati," ujarnya.

Menurut Toto, pimpinan DPRD menyampaikan pesan dari para korban gempa agar Pemkab Bandung segera membahas APBD Perubahan yang di dalamnya terdapat anggaran gempa bumi. "Kami tak bisa pulang kembali ke Soreang apabila Pemkab Bandung belum menyatakan kesiapannya membahas APBD Perubahan. Saudara Bupati berjanji akan mengumpulkan dulu satuan kerja pemerintah daerah (SKPD)," ujarnya.

Warga berdemo

Sebelumnya, ratusan warga korban gempa bumi di Kec. Pangalengan dan Kec. Kertasari yang tergabung dalam Solida-ritas Masyarakat Korban Gempa (SMKG) kembali berunjuk rasa ke DPRD Kab. Bandung. Mereka mendesak DPRD dan Pemkab Bandung agar membahas dan mengesahkan APBD Perubahan paling lambat Senin (2/11) atau Selasa (3/11) ini. Sambil berteriak, "Turunkan anggaran gempa sekarang juga", mereka berusaha memasuki Gedung DPRD, tetapi dihadang polisi.

Menurut juru bicara SMKG, Umar, masyarakat tidak bisa lagi menunggu karena sudah dua bulan berada di pengungsian. "Kami sudah unjuk rasa ke DPRD pada 26 Oktober lalu, tetapi sampai kini tidak ada kepastian. Akibat konflik internal di DPRD dan antara DPRD dan Pemkab Bandung, masyarakat makin sengsara," ujar Umar, salah seorang wakil pengunjuk rasa, ketika diterima Toto Suharto.

Kades Margamulya, Kec. Pangalengan, Bunyanun Marsus mengatakan, aparat desa sudah lelah karena selalu ditanya warga mengenai anggaran rehabilitasi gempa bumi. "Kalau tidak ada pembahasan dan pengesahan, kami akan menginap di Gedung DPRD," katanya.

Salah seorang warga Desa Sukamanah, Kec. Pangalengan, Nandang, para pejabat dari Pemprov Jabar serta DPRD dan Pemkab Bandung hanya mengumbar janji-janji. "Ketika gubernur dan wakil gubernur datang ke tempat pengungsian di lapangan kebun Sukamanah, mereka berjanji akan merelokasi warga. Namun, sampai saat ini tidak ada buktinya," katanya.

Sementara di dalam ruangan, pertemuan wakil pengunjuk rasa dengan pimpinan DPRD hanya berlangsung singkat, sekitar 10 menit. Mereka hanya menyampaikan tuntutan, APBD Perubahan harus segera disahkan. "Kalau hari ini (kemarin-red.) DPRD dan Pemkab Bandung belum membahas APBD Perubahan, kami akan menduduki Gedung DPRD," kata Umar. (A-71)***