SOREANG, (PR).- "Sebanyak seratus Bumdes perkembangannya tidak terlalu menggembirakan dan 84 Bumdes lainnya tidak berkembang, kalau tidak mau disebut gulung tikar," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Bandung, H. Syarif Hidayat, di ruang kerjanya, Kamis (5/11).
Menurut Syarif, pendirian Bumdes dimaksudkan untuk menggairahkan perekonomian desa dan menggali produk-produk unggulan desa. "Kehadiran Bumdes juga diharapkan memberikan kontribusi kepada keuangan desa. Apalagi, bagi desa-desa yang tidak memiliki tanah kas desa atau tanah carik," ucapnya.
Berdasarkan pemantauan "PR", jenis usaha yang digeluti Bumdes antara lain warung telekomunikasi (wartel), pembuatan batako dan paving block, kios pembayaran rekening listrik dan telefon, dan toko/warung kelontong. Sebagian Bumdes dikelola langsung oleh pihak desa, namun ada juga Bumdes yang dikelola bekerja sama dengan pengusaha seperti Bumdes batako di Desa Gandasari.
Beri penghargaan
Mengenai kondisi Bumdes, Syarif mengatakan, karena sebagian besar dikelola tenaga yang kurang berpengalaman atau asal-asalan, hanya 86 Bumdes yang bisa berkembang dengan baik. "Oleh karena itu, untuk menggairahkan dan memajukan Bumdes, Pemkab Bandung memberikan bantuan dan penghargaan kepada Bumdes yang berprestasi," katanya.
Syarif mencontohkan, bantuan yang akan diberikan pemkab berupa pendirian kios atau tempat pembayaran rekening listrik, telefon, atau air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). "Kami berikan bantuan dana stimulan untuk menyewa tempat atau pembelian komputer dan alat-alat lainnya. Kalau kios pembayaran rekening insya Allah bisa berkembang dengan baik, karena banyak warga yang membutuhkannya. Bumdes juga memperoleh penghasilan yang pasti setiap bulannya," kata Syarif. (A-71)***
Comments :
0 komentar to “Sebagian Besar Bumdes tak Dikelola Profesional”
Posting Komentar