Kondisi Citarum Makin Parah

SOREANG, (PR).-

Tingkat pencemaran yang terjadi di daerah aliran Sungai (DAS) Citarum semakin memprihatinkan, terutama dalam tiga tahun terakhir. Hal itu dilihat dari data kualitas air yang terukur.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jabar Setiawan Wangsaatmaja di sela-sela pencanangan akselerasi Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) di Desa Cihawuk, Kec. Kertasari, Kab. Bandung, oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Selasa (29/12).

"Dari data kualitas air yang diukur, kondisi Sungai Citarum sudah masuk ke tingkat pencemaran berat. Banyak parameter kunci yang sudah melebihi baku mutu, baik dari limbah organik hingga kandungan logam berat," ucap Setiawan.

Sekitar 40 persen limbah Sungai Citarum, ungkap Setiawan, merupakan limbah organik dan rumah tangga. Sisanya merupakan limbah kimia atau industri dan limbah peternakan serta pertanian.

Setiap tahun, menurut Setiawan, bencana seperti banjir selalu terjadi akibat luapan Sungai Citarum. Berdasarkan data BPLHD Jabar, penyebab banjir cekungan Bandung adalah karena tekanan penduduk, perubahan fungsi tutupan lahan hulu dan hilir, pengelolaan sampah tidak memadai, erosi di hulu dan sedimentasi hilir, bangunan di sempadan sungai atau badan air, sistem pengendalian air tidak memadai, drainase tidak memadai, pengaruh geofisik sungai, kapasitas sungai atau badan air tidak memadai, penurunan tanah (pengambilan air tanah), dan bangunan benda melintang di atas sungai.

Kondisi tersebut, menurut Setiawan, merupakan indikator alih fungsi lahan yang semakin terpuruk dari tahun ke tahun. "Tidak bisa tidak, konservasi di kawasan lahan kritis harus dilakukan," ucapnya.

Lahan kritis

Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, cara terbaik yang bisa dilakukan untuk menanggulangi banjir yang disebabkan karena luapan air Sungai Citarum adalah dengan merehabilitasi lahan kritis di DAS hulu Sungai Citarum.

"Tindakan seperti pengerukan, sebenarnya hanya bisa membantu selama satu tahun karena endapan yang terus meningkat, tetapi juga harus tetap dilakukan jika diperlukan. Satu-satunya cara untuk menghindari banjir adalah dengan penghijauan hutan agar menjaga keseimbangan alam," kata Heryawan.

Hanya, menurut Heryawan, pengaruh dari GRLK baru bisa dirasakan masyarakat dalam jangka waktu 7-10 tahun. "Ketika pohon-pohon yang kita tanam sudah kokoh, baru fungsi resapan air bisa dilakukan secara optimal," ucapnya.

Selain itu, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di hulu hingga hilir DAS Citarum harus diratakan. "Fungsi sungai juga seharusnya menguntungkan untuk seluruh masyarakat, baik hulu maupun hilir," ujar Heryawan.

Kepala Seksi Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Soekarno, sebelumnya pernah mengatakan, untuk menanggulangi bencana banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Citarum, harus dilakukan secara komprehensif, baik oleh masyarakat maupun pemerintah lintas sektoral. Selain pengerukan Sungai Citarum, penanganan juga harus dilakukan di daerah hutan dan gunung yang berada di hulu Sungai Citarum.

Pada Maret 2010 mendatang, BBWS Citarum akan melakukan studi lapangan untuk menghasilkan grand design dalam perencanaan normalisasi Citarum. "Studi komprehensif ini akan bekerja sama dengan perwakilan dari Jepang," tutur Soekarno. (A-175)***