Pabrik Baru Perparah Banjir

SOREANG, (PR).-
Sejumlah warga Kampung Balekambang, Desa Sukamaju, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, khawatir banjir akan semakin tinggi akibat pembangunan pabrik tekstil di kampungnya. Selain menutup saluran air, juga masih ada enam rumah warga di dalam lokasi pabrik karena belum dibebaskan.

"Saat ini saja ketinggian air banjir yang terjadi baru-baru ini sudah di atas satu meter akibat meluapnya Sungai Citarum. Diperkirakan ketika pabrik tersebut sudah beroperasi akan menghambat aliran air karena pihak pabrik menutup saluran air," kata anggota Komisi C DPRD Kab. Bandung Aep Saefullah, didampingi anggota Komisi A, Teddy Julia, Senin (4/1), seusai berkunjung ke lokasi banjir di Majalaya, Minggu (3/1).

Lebih jauh Aep mengatakan, selain kiriman dari wilayah pegunungan, seperti Ibun, Pacet, ataupun Kertasari, banjir di Majalaya juga disebabkan meluapnya aliran Sungai Citarum. "Limpasan air Sungai Citarum itu masuk ke sungai-sungai lebih kecil lalu menggenangi jalan ataupun permukiman warga seperti yang terjadi di Kampung Balekambang yang kini menjadi daerah langganan banjir," ujarnya.

Kondisi seperti itu diperparah oleh pembangunan pabrik yang sering menutup akses saluran air sehingga limpahan air dari Sungai Citarum langsung menggenangi permukiman warga dan jalanan. "Saat ini pabrik tekstil baru sedang dibangun di Balekambang. Warga khawatir banjir akan makin besar karena pihak pabrik menutup saluran air," ucap Aep.

Mengadu ke DPRD

Selain itu, di dalam lokasi pabrik terdapat enam rumah warga yang belum dibebaskan pihak pabrik. "Saat ini para penghuni rumah memang masih bisa memakai jalan akses untuk keluar-masuk rumah. Namun, kalau pabrik sudah jadi tidak akan ada lagi jalan akses ke rumah mereka. Para pemilik rumah mengadu ke Komisi C dan Komisi A meminta difasilitasi agar persoalannya bisa selesai," tutur Aep.

Warga masih keberatan karena pihak pabrik hanya mengganti bangunan rumah yang akan dirobohkan dengan dana kompensasi Rp 1 juta. "Kalau bisa, warga meminta direlokasi ke tempat yang layak. Kalau pabrik hanya membeli tanah lalu mengganti bangunan rumah Rp 1 juta, warga akan kesulitan membangun kembali rumahnya," kata Aep. (A-71)***