Rabu, 17 Februari 2010 , 01:14:00
SOREANG, (PRLM).- Meski mencatat angka belanja fantastis sampai Rp 2,06 triliun sehingga menyebabkan defisit Rp 419,6 miliar, namun RAPBD Kab. Bandung belum berpihak kepada masyarakat. Seharusnya RAPBD mengalokasikan dana lebih besar untuk penanggulangan banjir.
"Kalau Pemkab dan DPRD bisa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk penanggulangan banjir, maka daerah genangan bisa dikurangi bahkan dihapuskan," kata mantan Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Agus Yasmin, Selasa (16/2).
Menurut Agus, tidak semestinya DPRD dan Pemkab Bandung mempermasalahkan kewenangan penanganan Sungai Citarum dan anak-anak sungainya dengan pemerintah pusat. "Toh yang jadi korban warga Kab. Bandung. Seharusnya ada anggaran untuk pembebasan tanah yang jadi langganan banjir di Dayeuhkolot dan Baleendah," katanya. (A-71/das)**
SOREANG, (PRLM).- Meski mencatat angka belanja fantastis sampai Rp 2,06 triliun sehingga menyebabkan defisit Rp 419,6 miliar, namun RAPBD Kab. Bandung belum berpihak kepada masyarakat. Seharusnya RAPBD mengalokasikan dana lebih besar untuk penanggulangan banjir.
"Kalau Pemkab dan DPRD bisa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk penanggulangan banjir, maka daerah genangan bisa dikurangi bahkan dihapuskan," kata mantan Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Agus Yasmin, Selasa (16/2).
Menurut Agus, tidak semestinya DPRD dan Pemkab Bandung mempermasalahkan kewenangan penanganan Sungai Citarum dan anak-anak sungainya dengan pemerintah pusat. "Toh yang jadi korban warga Kab. Bandung. Seharusnya ada anggaran untuk pembebasan tanah yang jadi langganan banjir di Dayeuhkolot dan Baleendah," katanya. (A-71/das)**
Comments :
0 komentar to “RAPBD Kab. Bandung Kurang Berpihak pada Masyarakat”
Posting Komentar