Kunker Camat dan Kepala SKPD Kabupaten Sangau

Kutawaringin, 4 Mei 2010

Sejumlah pejabat para Kepala SKPD Kabupaten sanggau Propinsi Kalimantan Barat pada hari ini telah melakukan kunjungan kerja di Wilayah Kabupaten Bandung. Rombongan sebanyak kurang lebih 50 Orang yg terdiri dari Para Camat dan Kepala Dinas se Kabupaten Sanggau, di Pimpin secara langsung oleh Bapak Wakil Bupati Sanggau Bapak Poulus Hadi, S.IP melakukan study banding dan pengkajian tentang pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Bandung.

Rombongan diterima oleh Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bandung Bapak H. Yudi Haryanto,SH,SP.1 mewakili Bupati Bandung di dampingi oleh beberapa pejabat Camat, Kabag dan Kepala SKPD Kabupaten Bandung, mengingat saat itu para pucuk pimpinan Pemda Kabupaten Bandung tengah disibukan oleh kegiatan rutin penyelenggaraan Pemerintahan dan setelahnya rombongan langsung di arahkan ke Kecamatan Kutawaringin sebagai salah satu sample Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Bandung.

Setelah melihat kondisi riil pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat di Kecamatan Kutawaringin, peserta menyatakan kepuasannya atas data-data yg di peroleh secara langsung di Kecamatan dan rombongan akan segera menjadikan bahan acuan dalam rangka implementasi pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sanggau.

READ MORE >>

Rumah Mewah Jadi Kendala dalam Pendataan

Sabtu, 01/05/2010 - 09:35

SOREANG, (PRLM).-Sensus penduduk di Kabupaten Bandung dimulai dari pendataan di rumah dinas Bupati Bandung Obar Sobarna, Sabtu (1/5) pukul 08.00 WIB. Setelah itu, sebanyak 6.228 petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di Kab. Bandung disebar di 31 kecamatan di Kab. Bandung.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Bandung Sugiri Sutardi, kesulitan terbesar sensus di Kab. Bandung yaitu melakukan pendataan di perumahan mewah, misalnya di Perumahan Dago Resort, Kec. Cimenyan.

"Biasanya petugas mengalami kesulitan untuk masuk dan melakukan pendataan, tapi kami sudah bekerja sama dengan aparat desa setempat. Kami berharap agar seluruh masyarakat bisa mendukung sensus penduduk, demi kelancaran pendataan di Kab. Bandung," ucap Sugiri.

Bupati Bandung Obar Sobarna mengatakan, berharap agar seluruh masyarakat mau bekerja sama demi kelancaran pendataan nasional, terutama di Kab. Bandung. "Karena dari data ini, kita bisa mengetahui kondisi populasi masyarakat di Kab. Bandung," ucap Obar. (A-175/kur)***

READ MORE >>

Kab. Bandung akan Gelar Pameran di Cingcin

Kamis, 29/04/2010 - 03:25

SOREANG, (PRLM).- Memeriahkan ulang tahun ke-369 Kab. Bandung, Badan Perpustakaan Arsip dan Pengembangan Informasi (Bapapsi) Kab. Bandung menggelar pameran dinamika kreativitas mulai Kamis (29/4) di Terminal Cingcin Soreang. Rencananya pameran dibuka Bupati Bandung H. Obar Sobarna.

“Pameran berlangsung sampai 9 Mei dengan peserta 150 stand yang terdiri atas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), kecamatan, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/BUMD), dan perusahaan swasta,” kata Kepala Bapapsi, Dra. Hj. Tintin K, di ruang kerjanya, Rabu (28/4).

Pameran juga diisi dengan pelayana kepada masyarakat berupa pembuatan izin usaha, akta kelahiran, kartu kuning bagi pencari kerja, sertifikat tanah, perpanjangan SIM dan STNK dan pelayanan internet gratis. “Pameran untuk mempromosikan seluruh potensi dan produk unggulan yang ada dari para pelaku usaha baik yang berskala kecil, menengah maupun besar,” katanya. (A-71/das)***

READ MORE >>

Obar Pimpin Upacara HUT ke-369 Kab. Bandung

Selasa, 20/04/2010 - 09:35

SOREANG,(PRLM).- Bupati Bandung H. Obar Sobarna memimpin upacara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-369 dan Hari Kartini di Lapngan Upakarti Soreang, Selasa (20/4). Tema peringatakan HUT Kab. Bandung tahun ini adalah "Toweksa" atau perhatian kepada nasib masyarakat.

"Tidak ada pembedaan perlakuan pembangunan antara kecamatan maupun desa/kelurahan. Kita jangan terpaku pada keinginan beberapa orang yang menyatakan ada wilayah Kab. Bandung yang termarjinalkan," kata Obar.

Pada tahun 2010 ini, kata Obar, ada dua agenda besar yakni tuan rumah Porda Jabar dan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). "Penyelenggara pemilukada harus bekerja sesuai dengan aturan dan tahapan yang telah ditentukan. Sedangkan warga masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin Kab. Bandung lima tahun ke depan," katanya.

Upacara puncak HUT Kab. Bandung dihadiri para kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), para camat, alim ulama dan tokoh masyarakat/pemuda. Pada kesempatan itu Obar juga menyerahlan berbagai penghargaan kepada juara lomba-lomba yang diadakan untuk memperingati HUT Kab. Bandung.(A-71/A-147)***

READ MORE >>

Bupati Bandung Buka "Gebyar Pariwisata"

SOREANG, (PRLM).- Bupati Bandung H. Obar Sobarna membuka "Gebyar Pariwisata" Kab. Bandung di Lapangan Upakarti Soreang, Minggu (18/4). Acara untuk lebih mempromosikan berbagai potensi wisata Kab. Bandung alam, kuliner, maupun kesenian.

"Kab. Bandung memiliki banyak potensi wisata alam seperti Kec. Rancabali terdapat Kawah Putih, Situ Patengan, dan Rancaupas. Sedangkan di Kec. Ciwidey terdapat pertanian stroberi, kerajinan, rumah makan khas Sunda, dan lain-lain," kata Obar.

Demikian pula Kec. Pangalengan memiliki Situ Cileunca, pemandian air panas, dan arung jeram. "Sedangkan kampung adat di Desa Cikalong, Kec. Cimaung, dan Arjasari. Belum lagi dengan wisata kuliner, konveksi Soreang, dan cenderamata," ujarnya.(A-71/A-147)***

READ MORE >>

Keterbukaan Informasi Publik

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dinilai tidak akan mengancam otoritas yang dimiliki oleh pejabat publik. Justru UU KIP dapat menjadi katalis dalam pemisahan antara informasi yang berhak didapatkan oleh masyarakat dengan informasi yang bersifat rahasia.

Penilaian ini dilakukan oleh pemerintah dalam menjawab kekhawatiran akan berkurangnya otoritas pejabat pemerintah akibat kewajiban yang muncul dari diterapkannya Undang-Undang ini. Menurut Staf Ahli Menkominfo Bidang Media Massa Henry Subiakto, UU KIP akan menjadi jawaban bagi sejumlah problem yang berkaitan dengan informasi publik.

Henry mencontohkan jika wartawan bertanya pada seorang pejabat pemerintah, berapa anggaran yang dikeluarkan untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri. "Biasanya jawaban muncul bergantung dari si pejabat. Bisa dijawab, bisa juga tidak. Dengan adanya UU KIP, jawaban tersebut harus diberikan paling lambat 10 hari," ungkapnya.

Dari perspektif pemerintah sendiri, keberadaan undang-undang ini akan membantu dalam penyediaan informasi kepada publik. "Jadi bisa dipilah mana yang untuk konsumsi publik, mana yang masuk kategori rahasia negara," imbuh Henry.

Jika terjadi perbedaan persepsi tentang suatu informasi apakah termasuk hak publik atau bukan, di sinilah kemudian Komisi Informasi Pusat menjalankan salah satu fungsinya, yaitu melakukan mediasi dalam sengketa informasi publik.

Henry, yang juga dosen Komunikasi Universitas Airlangga ini mengatakan, sebelum adanya Komisi Informasi, tidak dapat diketahui seberapa banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa informasi publik. "Nantinya, dengan terbentuknya komisi ini, dapat diukur sebanyak apa persoalan sengketa informasi publik terjadi di Indonesia," ujarnya.

Komisi Informasi sendiri baru dalam tahap seleksi anggota Komisi Informasi Pusat. Sementara keberadaan Komisi ini nantinya juga akan dibentuk di daerah-daerah, sejak tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. "Tapi, jika Komisi Informasi belum terbentuk di daerah, maka tugasnya dibebankan kepada Komisi Informasi Pusat," tukas Henry.

Namun, Henry tidak berani menjamin apakah keberadaan Komisi Informasi akan lebih baik kinerjanya daripada komisi-komisi lainnya yang mendapat cemoohan dari masyarakat dan dijuluki "macan ompong". "Optimis itu harus. Justru teman-teman media massa harus membantu agar kinerja komisi ini menjadi lebih baik," kilahnya seraya bercanda mengatakan sampai saat ini dia belum melihat ada "macan yang ompong".

Indonesia sendiri patut berbangga. Diantara negara-negara di Asia, baru Indonesia yang menerapkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU yang memakan waktu hingga tujuh tahun sampai akhirnya disahkan pada April 2008 silam, berisikan tentang ketentuan yang mengatur informasi yang menjadi hak warga negara dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah.

Sebelum undang-undang ini disahkan pun, keterbukaan informasi sudah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan,mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Bentuknya pun bermacam-macam tergantung output informasi yang dibutuhkan. Ada yang lewat website, ada yang lewat SMS center, call center, hingga komputer touch screen.

Yunus Artikel ini juga ditampilkan di wartaeGov.com

READ MORE >>

Malam Nanti, Hujan Meteor Lyrids Mulai Turun

TEMPO Interaktif, Bandung - Hujan meteor Lyrids akan turun mulai malam ini hingga 26 April 2010. Fenomena tahunan itu bisa disaksikan di seluruh Indonesia selepas tengah malam.

Menurut peneliti utama astronomi dan astrofisika di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin, masa puncak hujan meteor terjadi pada 21-22 April. Saat itu, diperkirakan ada 10-20 meteor yang muncul setiap jam.

"Biasanya pada saat-saat tertentu terjadi lonjakan meteor, tapi tahun ini normal," katanya, Kamis (15/4/2010). Meteor dari komet Tatcher tersebut mulai diketahui astronom sejak 2600 tahun lalu.

Hujan meteor itu akan turun dekat rasi Lyra. Letaknya berada di antara horison hingga atas langit sebelah timur laut. Dengan kondisi cuaca yang mulai memasukim musim kemarau, ditandai dengan hujan yang jarang turun, kata dia, kemungkinan besar hujan meteor itu bisa disaksikan tanpa dihalangi awan selepas pukul 01.00 dinihari hingga menjelang subuh.

Hujan meteor itu bisa disaksikan dengan jelas oleh penduduk bumi di belahan utara. Di Indonesia yang berada di khatulistiwa, kata astronom dari Observatorium Bosscha Evan Irawan Akbar, kemungkinan agak sulit dilihat. "Posisinya dekat horison, mungkin agak terhalang pepohonan," katanya. Sebelum dan sesudah masa puncaknya, jumlah meteor yang jatuh diperkirakan hanya sebuah tiap jam.

Bagi para astronom, hujan meteor dari komet yang muncul tiap 415 tahun dekat bumi ini dianggap biasa. Hujan meteor itu berasal dari lapisan es komet yang mencair ketika orbitnya dekat dengan matahari. Partikel debu, es, dan batu yang terlepas itu terbakar di atmosfir sebelum jatuh ke bumi.

Menurut Evan, tahun ini ada 11 hujan meteor yang besar termasuk Lyrids. Setiap tahun, bumi disiram sekitar 25 ribu ton debu angkasa.

ANWAR SISWADI

READ MORE >>

LARASITA - KUTAWARIGIN

Masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Pertanahan bila membuat sertifikat tanah, tapi cukup menunggu di desanya masing-masing, mulai dari penyiapan dan penyerahan berkas, pembayaran biaya sampai dengan menerima kembali sertifikat yang telah selesai diproses.

''Kemudahan layanan seperti itu dimungkinkan adanya sistem Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), yang merupakan layanan front office mobile secara online dengan Kantor Pertanahan,'' kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ir.M.Rukhiyat Noor.MM di Jakarta.

Sistem ini disebutnya, dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggung jawabkan. Sampai saat ini sistem Larasita terus berkeliling dari desa ke desa untuk melayani masyarakat.

Bil a sebelumnya untuk mengurus sertifikat, si pemilik tanah paling tidak harus datang 3 kali ke kantor pertanahan di kabupaten dengan menghabiskan biaya transportasi dan lain-lain yang cukup besar, maka dengan sistem Larasita biaya itu ditiadakan.

Masyarakat juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk para perantara (calo), karena mereka cukup menunggu di desanya saja karena Larasita sesuai jadualnya akan datang ke desa-desa itu.

Peralatan ini merupakan fasilitas utama bagi para petugas lapangan melakukan entri data secara online. Antena dengan radius 18 km tersebut diposisikan di halaman belakang Kantor Pertanahan.

Senada dengan pernyataan di atas dalam kesempatan ini Selasa, 13 April 2010 Tim Larsita BPN Kabupaten Bandung dengan di pimpin oleh Kasi Permasalahan Pertanahan Bapak Tatang sofyan berkunjung ke Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk jemput bola pelayanan sertifikat kepada warga masyarakat Kecamatan Kutawaringin yang terdiri dari 11 Desa, dengan adanya Larasita ini dikatakan oleh kasi Permasalahan Pertanahan Bukan hanya untuk pelayanan sertikasi tanah semata, akan tetapi lenbih di fokuskan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pertanahan di daerah.

Hasil yang di perpoleh untuk layanan sertifikat di tingkat Kecamatan Kutawaringin cukup di respons oleh beberapa desa yang berdekatan, namun masih di sayangkan secara prosedur penjadwalan belum secara rutin hal ini disebabkan sehubungan dengan keberadaan layanan mobil yang terbatas, sehingga untuk selanjutnya di harapkan kepada perangkat desa dapat pro aktif mengkoordinir secara langsung pemohon serifikasi tanah di lapangan.

READ MORE >>

Komisi A Minta Kekosongan Camat Diisi

ANGGOTA Komisi A DPRD Kab. Bandung H. Asep Anwar Mahpudin meminta bupati segera mengisi kekosongan camat di tujuh kecamatan karena bisa memengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pengisian Jabatan terkesan tambal sulam. Jabatan camat yang kosong diisi camat dari daerah lain, tetapi kecamatan yang ditinggalkan dibiarkan kosong, katanya, Kamis (8/4).

Kecamatan yang tidak mempunyai camat adalah Kec. Nagreg, Rancaekek, Solokanjeruk, Kertasari, Pacet. Arjsari, dan Kec. Kutawaringin. Bupati mengangkat camat Kutawaringin Agus Suhartono sebagai Camat Ibun, tetapi Camat Kutawaringin dibiarkan kosong. Demikian pula Camat Margaasih, diisi oleh camat Nagreg, tetapi camat Nagreg malah tidak diisi," katanya. (A-71)***

READ MORE >>

SEBUAH TEROBOSAN UNTUK NEGERI !

SEBUAH TEROBOSAN UNTUK NEGERI
Software Birokrasi Maya v1.0 memuat informasi tentang biodata penduduk yang bermukim dalam wilayah Desa / Kelurahan. Informasi tersebut disimpan sebagai arsip desa berupa data penduduk. Kebanyakan arsip-arsip tersebut saat ini masih dikerjakan secara manual dan tersusun dalam kumpulan buku yang banyak.

Dalam banyak hal, terkadang pemerintahan Desa / Kelurahan memerlukan data tersebut untuk menentukan kebijakan pembangunan wilayahnya. Untuk kasus semacam ini, aparat yang bersangkutan akhirnya terpaksa harus melakukan peninjauan ulang terhadap berkas desa dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh data yang cukup akurat. Dampak dari hal tersebut adalah kinerja pemerintahan desa / kelurahan belum bisa mencapai level yang diharapkan.

Dari sudut pandang yang lain, perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Teknologi Informasi telah mengakomodasikan banyak kemudahan. Sayangnya, penerapan teknologinya masih belum merata. Hal ini masih diperparah dengan kurangnya kualifikasi sumber daya manusia di Instansi Pemerintahan Desa / Kelurahan. Selain itu, terdapat asumsi yang tidak tepat, bahwa Implementasi Komputerisasi untuk Desa / Kelurahan adalah suatu yang sulit dipelajari dan merepotkan. Padahal, dengan penerapan yang tepat, komputerisasi akan amat bermanfaat dalam menunjang peningkatan kinerja pemerintahan Desa / Kelurahan.

Dalam kurun beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang dan peraturan yang terkait dengan ketertiban administrasi data kependudukan. Implementasinya, di beberapa daerah telah dikembangkan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Namun, aplikasi SIAK ini masih terbatas penerapannya hingga tingkat kecamatan. Sementara untuk tingkat desa / kelurahan, aplikasi khusus untuk administrasi kependudukan belum tersedia secara spesifik.

Atas dasar latar belakang tersebut, Tim kami mengembangkan aplikasi database yaitu Software Birokrasi Maya v1.0 Software tersebut telah diupayakan sedemikian rupa untuk mengikuti format aturan data baku kependudukan yang baru, sesuai dengan format data yang ditetapkan oleh pemerintah tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan aplikasi ini, Pemerintahan Desa / Kelurahan dapat mendata dan memantau setiap perubahan data penduduk secara cepat dan efektif.

Aplikasi Database Software Birokrasi Maya v1.0 ini tersedia untuk melakukan perekaman data penduduk, baik yang baru lahir, yang berdomisili, hingga yang telah pindah / mutasi, maupun yang telah meninggal dunia. Selain itu, Software Birokrasi Maya v1.0 tersebut juga telah kami lengkapi dengan administrasi pengurusan dokumen (surat-menyurat) yang selama ini masih ditangani secara manual.
Program ini telah dirancang untuk memudahkan user dalam mengisikan data secara cepat, sehingga dengan SDM petugas yang bersangkutan dapat mempelajari, beradaptasi dan mengoperasikannya tanpa banyak kesulitan. Data-data penduduk yang telah terekam di komputer dapat diolah secara cepat untuk menampilkan data-data agregat dan informasi statistik kependudukan berdasarkan kategori tertentu. Perangkat keras (hardware) yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini juga tidak harus memiliki spesifikasi yang tinggi dan mahal.

Software Birokrasi Maya v1.0 ini juga dilengkapi dengan form pencarian penduduk, pekerjaan, informasi lowongan kerja sampai bisa mengetahui silsilah penduduk dalam satu desa sebagai program unggulan di Software Birokrasi Maya v1.0 ini.

TARGET DAN TUJUAN
TARGET:
Target pengguna Software Birokrasi Maya v1.0 adalah Pemerintah tingkat Desa/Kelurahan.

TUJUAN:
Tujuan penggunaan Software Birokrasi Maya v1.0 antara lain:
1. Mempermudah Pemerintah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Propinsi dalam hal:
Pendataan penduduk
Sensus penduduk
Pendataan aset desa
Pendataan kekayaan penduduk
Pendataan kekayaan desa
Pendataan kriminalitas penduduk, kenakalan remaja
Mengetahui penduduk miskin (dihitung dari UMR daerah tersebut)
Mengetahui penduduk yang tidak memiliki IMB
Mengetahui penduduk yang bekerja ataupun yang pengangguran
Mengetahui penduduk usia produktif
Pendataan kelahiran penduduk
Pendataan kematian penduduk
Mengetahui silsilah penduduk dalam satu desa
Mengetahui tingkat kelahiran dan tingkat kematian penduduk dalam 1 tahun
dsb.
2. Membantu investor dalam mengetahui informasi potensi-potensi yang ada di Desa tersebut dengan cepat dan akurat.
3. Membantu pelayanan publik dalam hal pembuatan ataupun perpanjangan KTP dan KK.
4. Menyalurkan aspirasi warga dalam rangka ikut membangun Desa, karena disediakan form khusus "KRITIK & SARAN".

CARA MENDAPATKAN SOFTWARE
Anda dapat memeperoleh Software Birokrasi Maya v1.0 secara GRATIS! di: http://birokrasimaya.com

YOUTUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=IYoQqL3KX9k

READ MORE >>