Kecamatan Kutawaringin: Mei 2009

31 Mei 2009

Terjebak Macet, Persib Jogging ke Stadion

BANDUNG, KOMPAS.com - Kabupaten Bandung boleh bangga dengan Stadion si Jalak Harupat yang megah. Namun, akses jalan yang tidak memadai mengakibatkan kejadian ironis dalam pelaksanaan Liga Super Indonesia ini.

Jarak Kota Bandung ke Stadion si Jalak Harupat hanya sekitar 30 kilometer. Ada dua jalur yang lazim ditempuh, yakni lewat Kopo dan Baros. Di hari biasa pun, dua jalur itu sering dilanda kemacetan. Apalagi jika Persib bertanding di sana. Jalur jalan yang tidak terlalu lebar pasti dipenuhi bobotoh (pendukung Persib).

Dengan kondisi ini, butuh waktu ekstra untuk menempuh jarak Bandung - si Jalak Harupat yang lazimnya satu jam. Tidak hanya penonton yang terhambat tetapi juga tim yang akan bertanding.

Kejadian terbaru justru menimpa Persib saat menjamu Deltras Sidoarjo, Sabtu (30/5) ini. Persib memang tidak terlambat karena tiba di lapangan 30 menit sebelum kick-off. Namun, karena bus terhambat kemacetan, rombongan tidak bisa masuk lapangan dari pintu biasanya.

Pemain terpaksa ber-jogging melalui pintu depan. Wakil manajer Umuh Muchtar bahkan membonceng sepeda motor hingga bangku cadangan.

Peristiwa lebih parah terjadi ketika Persib dijamu Pelita Jaya awal Mei ini. Kali itu Persib yang berstatus tamu justru datang lebih awal. Sementara Pelita Jaya yang berangkat dari Bandung dua jam sebelum jadwal kick-off justru terjebak kemacetan di luar gerbang stadion. Pasukan Pelita Jaya belum tiba di stadion ketika jadwal kick-off pukul 19.00. Akibatnya, pertandingan ditunda selama 15 menit. (LSD)

Persib Bantai Deltras

BANDUNG, KOMPAS.com - Persib Bandung mengakhiri rangkaian laga kandang di Stadion si Jalak Harupat Kabupaten Bandung dengan kemenangan yang memuaskan. Menjamu Deltras Sidoarjo Sabtu (30/5), Persib pesta gol dengan skor 6-1 (3-1). Sebelumnya, kemenangan terbesar Persib saat menjamu Persela Lamongan di putaran pertama dengan skor 5-2.

Tiga gol Persib ke gawang Deltras disumbang melalui hat-trick Cristian Gonzales di menit ke-44, 59, dan 61. Dengan hat-trick ini, Gonzales total mencetak 27 gol dan kembali berpeluang menjadi top skorer di musim ini.

Tiga gol lainnya dilesakkan oleh Atep (menit ke-7), Gilang Angga Kusuma (menit ke-31), dan Rafael Alves Bastos (menit ke-70). Sementara, satu-satunya gol Deltras dihasilkan oleh Dede Hugo di menit ke-28.

Dengan dukungan puluhan ribu penonton yang memenuhi Stadion si Jalak Harupat, Persib langsung menggebrak. Namun, Deltras yang tidak diperkuat tiga pilarnya, yakni Juniro, Danilo Fernando, dan Gustavo Chena, berusaha maksimal dalam memberikan perlawanan. Gol Dede Hugo pun sempat mengejutkan Persib. Namun, kartu kuning kedua untuk Firmansyah di menit ke-31 membuat kekuatan Deltras pincang karena harus berjuang dengan sepuluh pemain.

Pertandingan pun berlangsung berat sebelah hingga wasit Armando Pribadi meniup peluit panjang. Dengan hasil ini, Persib mengumpulkan 63 poin dan peluang untuk menempati posisi dua Indonesia Super League (ISL) semakin terbuka. Apalagi, Persib masih menyisakan tiga laga lagi, yakni melawan Persitara, Persela, dan Persija.

Namun, pelatih Persib Jaya Hartono mengatakan, peluang Persib masih belum aman. Apalagi, tiga pertandingan itu harus dilakoni di luar kandang dan dalam waktu berdekatan. "Kami harus menyiasati kelelahan pemain. Posisi kami belum mantap karena Persiwa Wamena sebagai pesaing terdekat masih menyisakan dua laga kandang. Seperti diketahui, Persiwa sangat sulit dikalahkan di kandang," ujar Jaya.

Sementara, dengan kekalahan ini, akumulasi poin Deltras tertahan di angka 26. "Dalam pertandingan ini, kami kalah segalanya. Selain kualitas pemain, kami juga tidak didukung penonton dan bahkan terkena kartu merah," kata pelatih Deltras M Zein "Mamak" Alhadad.

Meski demikian, Mamak masih menyimpan optimisme untuk tetap bertahan di ISL. "Kami masih memiliki peluang dalam sisa pertandingan melawan Persitara. Sementara, PSMS yang saat ini satu tingkat di atas kami harus bertanding tandang lawan Persipura dan Persiwa," kata Mamak.

Selain itu, Deltras juga masih memiliki harapan di Piala Copa. Pekan depan, mereka akan menjalani delapan besar Copa melawan Persija Jakarta. (LSD)

Gaji Ketiga Belas

"SUDAH jinek ayeuna mah Mang, masing-masing pasangan capres dan cawapres sudah mempunyai nomer. Kan kemarin sudah diundi?" kata Kang Ahmad.

"Emang juga melihat di telepisi. Cuma ada keanehan, begitu diumumkan pasangan JK-Wiranto mendapatkan nomor 3, para pendukungnya langsung mengacung-ngacungkan poster nomer... 3. Tentunya poster dengan angka 3 tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya Mad. Keur sa-Emangeun mah nya matak hemeng we, hartina tim JK-Wiranto bisa memprediksi sesuatu yang belum terjadi."

"Panginten aya nu gaduheun elmu . . . weruh sadurung winarah sareng waspada permana tingal?"

"Elmu naon tea eta teh Mad?"

"Weruh sadurung winarah mah hartosna teh apal kana kajadian anu bakal karandapan. Upami waspada permana tingal mah apal kana kajadian nu keur lumangsung bari teu nyaksian ku panon sorangan."

"Lain ilmu sulap eta teh ?"

"His, sanes sulap Mang. Dina sulap mah nu patali sareng teteguhan atanapi prediksi, disebatna teh mentalis."

"Dina acara pengundian nomer pasangan capres dan cawapres kemarin, semua pasangan terlihat sumringah. Bagi mereka, angka berapa pun yang didapat tidak menjadi masalah, asal jangan angka... 13!"

"Nya moal aya anu kenging angka 13 atuh Mang, da pasanganana ge mung aya tilu. Mung leres sakumaha cariosan Emang nembe, dugi ka ayeuna masih banyak warga masyarakat yang alergi terhadap angka 13. Cobi we tingal di setiap kompleks perumahan, banyak yang tidak mau menggunakan angka 13 sebagai nomor rumahnya. Katanya angka 13 tersebut suka membawa sial," kata Kang Ahmad.

"Hahaha. Angka mah semuanya juga sama Mad. Cuma ada yang punya anggapan bahwa 13 adalah angka sial, sedangkan 9 adalah angka keberuntungan. Tapi sekarang mah sebaliknya, orang-orang teh pada nunggu angka 13 karena ada kaitannya dengan... gaji. Nah, dengan adanya gaji ke-13, seyogianya kepercayaan jelek terhadap angka itu bisa hilang. Komo lamun disambung ku gaji ke-14 dan ke-15 mah?" kata Mang Ohle sambil tersenyum.

"Tapi, ke heula Mang. Kita harus membuktikan dahulu, sampai kapan gaji ke-13 tersebut akan rutin diberikan? Apakah setiap tahun atau menjelang pemilu legislatif atau pemilu presiden saja?"

"Hus, ulah sok suudzon kitu, apan kebiasaan memberikan gaji ke-13 mah sudah dilakukan ti jaman Presiden Megawati keneh?"

"Leres ari kituna mah Mang. Mung kumargi sekarang suasananya sudah dekat dengan pilpres, apa-apa yang dikatakan para pejabat teh konotasinya asa keur kepentingan kampanye bae. Seperti yang dikatakan Presiden SBY dalam peringatan Hardiknas di Sabuga, untuk menyejahterakan guru dan dosen teh sekarang pemerintah menyiapkan anggaran Rp 9 triliun. Uang tersebut akan dibagikan kepada PNS, CPNS, dan pejabat negara melalui gaji ke-13. Eta pernyataan teh banyak yang menafsirkan sarat dengan muatan politis."

"Padahal mah wajar-wajar we nya Mad lamun presiden nyarita kitu teh. Apan ngeunaan informasi mah, boh nu amis boh nu pait, kudu nepi ka masyarakat."

"Nya eta atuh, ku lantaran waktuna pas pisan jeung mangsana kampanye pilpres, aya sabagian warga masyarakat yang menafsirkan lain. Contoh sejenna saat pemerintah membagikan kompor gas dan BLT menjelang pemilu legislatif, apan aya anu langsung nuding yen eta kebijakan teh nyata-nyata sudah menguntungkan partai tertentu."

"Tapi boa-boa enya kitu Mad, para pejabat negara teh leuwih mentingkeun partaina tibatan masyarakat? Nu matak heran mah, dina mapag Pemilu Legislatif 2009 pemerintah dengan semangat telah menaikkan anggaran pendidikan. Tapi ayeuna, Emang meunang beja pajarkeun eta para pejabat teh dina taun 2010 boga maksud hayang nurunkeun deui anggaran pendidikan?"

"His, apan tadi saur Emang ulah sok suudzon? Urang buktoskeun we kumaha geletuk batuna kecebur caina. Apan sesuatu juga kalau mau dibuktikan memerlukan proses waktu. Lagian, apan masyarakat jaman kiwari mah sudah palinter, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau sekarang ada program pemerintah yang bisa membuat bungah masyarakat, termasuk pemberian gaji ke-13 tea, nya urang tarima we dengan senang hati."

"Tapi jangan lupa, pemerintah pun harus jeli dan tetap memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya luput dari perhatian."

"Nya masalah naon Mang?"

"Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak Mad. Apan berdasarkan data di Depdiknas, sampai saat ini masih ada 170.000 sekolah rusak yang harus segera diperbaiki. Ngan untung we, sanajan masih banyak sekolah yang rusak, tapi murid-muridna loba nu palinter. Geuning di Sabuga kamari oge dipamerkeun aya mobil hasil rakitan siswa SMK di Jawa Tengah. Kitu deui aya siswa-siswa SMK di Bandung anu kiwari geus bisa ngarakit kapal terbang. Eta kanyataan teh bener-bener geus ngabuktikeun harti edukasi anu sabenerna, nya eta... melahirkan, termasuk melahirkan karya-karya yang monumental."

"Nu kedah diperhatoskeun teh masalah keselamatan siswa deuih Mang, khususna yang berkaitan dengan penyeberangan. Apan karena kendaraan yang lalu-lalang semakin padat, sering terjadi ada anak sekolah yang tertabrak kendaraan. Oleh karenanya, masalah penyeberangan juga walaupun kelihatannya sepele, harus diperhatikan. Jangan seperti sekarang, kalau ada siswa turun dari angkot teh yang meuntaskeunana tukang parkir atau tukang cireng."

"Enya nya. Lamun cilaka teh, kita rugi besar karena akan kehilangan tunas-tunas bangsa yang potensial. Boa teuing eta budak nu dipeuntaskeun ku tukang cireng teh kelak di kemudian hari bisa menciptakan pesawat ruang angkasa?" kata Mang Ohle sambil mengangguk-anggukkan kepala. (Taufik Faturohman)***

Pangdam Akan Batasi Jam Keluar Malam Prajuritnya

BANDUNG, (PR).-

Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Rasyid Qurnuen Aquary akan membatasi jam keluar malam para prajurit TNI di lingkungan Kodam III/Siliwangi. Hal itu untuk mencegah anggotanya membuat masalah saat di luar markas/kesatuan masing-masing.

"Saya akan membatasi jam keluar malam bagi para anggota di kesatuannya masing-masing," ujarnya di sela-sela acara Car Free Day di Jln. Diponegoro, Bandung, Sabtu (30/5). Hanya, rencana tersebut akan dikoordinasikan lebih dulu dengan pimpinan masing-masing kesatuan.

Rasyid mengatakan, setiap Sabtu dan Minggu, anggotanya diperbolehkan berlibur/pulang dari markas kesatuannya hingga pukul 24.00 WIB. Maka, Sabtu dan Minggu dinilainya paling rawan timbulnya masalah.

"Makanya, kami berencana memperketat waktu mereka di luar markas. Jika biasanya setiap Sabtu malam diperbolehkan pulang sampai pukul 24.00 WIB, mungkin ke depan hanya dibatasi sampai pukul 21.00 atau 22.00 WIB," tuturnya.

Selain itu, Rasyid juga akan menindak tegas setiap anggota TNI di lingkungan Kodam III/Siliwangi yang bermasalah. Ia tidak akan tebang pilih dalam menindak anggotanya yang melanggar aturan. "Sanksi keras siap menunggu jika ada anggota yang melanggar aturan, termasuk kasus perkelahian," ujarnya pula.

Ditingkatkan

Rasyid menegaskan, belajar dari kejadian sebelumnya, kewaspadaan harus ditingkatkan agar tidak terulang kembali. Insiden perkelahian antara oknum TNI dan oknum polisi beberapa waktu lalu, sudah diselesaikan oleh masing-masing pimpinan.

Senada dengan Rasyid, Kapolda Jabar Timur Pradopo juga akan menindak tegas terhadap personel Polri di lingkungan Polda Jabar yang melanggar aturan. "Saya tidak ingin pelayanan terhadap masyarakat terganggu karena ada oknum anggota Polri yang melanggar aturan," katanya.

Terkait kemungkinan diberlakukannya pembatasan jam keluar malam bagi anggota TNI, Timur mengaku hal itu tidak bisa diterapkan di lingkungan Polri. Sebab, polisi memiliki fungsi melayani sehingga tidak mungkin dilakukan pembatasan waktu. (A-188) ***

Uang Jasa Pengabdian Dewan Garut Hampir Setengah Miliar

GARUT, (PRLM).- Sedikitnya dibutuhkan dana sebesar Rp430,6 juta untuk anggaran uang jasa pengabdian anggota DPRD Kab. Garut periode 2004-2009. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD periode 2004/2009 akan mendapatkan tunjangan akhir masa jabatan berupa uang jasa pengabdian tanpa tambahan uang kadeudeuh atau hadiah dalam bentuk lainnya.

Hal itu diakui Ketua DPRD Kab. Garut Dedi Suryadi yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Anggaran (Pangar) DPRD Kab. Garut kepada “PR”, Sabtu (30/5). “Anggota dewan periode 2004-2009 tidak mendapat dana embel-embel lain selain yang diamanatkan PP 24/2004. Nilainya setara dengan 6 kali uang representatif,” katanya.

Ketua dewan mendapat uang representatif sebesar Rp2,1 juta/bulan, jika dikalikan enam bulan maka uang jasa pengabdian yang diterima Dedi senilai Rp12,1 juta. Hal sama berlaku untuk wakil ketua DPRD Kab. Garut yang mendapat uang jasa pengabdian Rp10, 8 juta, dan anggota dewan masing-masing Rp9,45 juta.

Dedi mengaku, dirinya juga tidak akan mengambil fasilitas lain sebagai ketua dewan. “Hanya menerima uang jasa pengabdian saja sebagai hak kami selama menjabat dalam jajaran DPRD Kab. Garut periode 2004-2009. Kalau soal fasilitas lain, tidak perlu diambil,” ungkapnya.

Sejumlah anggota DPRD Kab. Garut yang masih terkait kasus hukum baik di tingkat Polda Jabar, Kejaksaan, maupun pengadilan, lanjut Dedi, masih mendapat hak uang jasa pengabdian. “Mereka masih tercatat sebagai anggota dan belum di-PAW. Selain itu, kasus hukum yang menjerat mereka belum memiliki ketetapan hukum (inkrah), sehingga masih punya hak untuk menerimanya,” imbuhnya.

Dedi mengaku, dana tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Kab. Garut tahun anggaran 2009 dalam pos belanja kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Garut. “Dana lain yang kami terima seperti dana komunikasi intensif dan tunjangan-tunjangan lain akan berhenti bersamaan dengan anggota DPRD Kab. Garut terpilih periode 2009-2014 dilantik,” ucapnya.

Sekretaris DPRD Garut, Farida Susilawati,SH,MSi. menyatakan, bagi anggota yang masa kerjanya kurang dari satu tahun akan dihitung menjadi satu tahun penuh, sedangkan untuk anggota dewan yang masa kerjanya lima tahun penuh mereka akan mendapatkan uang jasa pengabdian sebesar enam kali dari uang representasi bulanan. “Jadi, tidak ada yang namanya uang kadeudeuh atau yang lainnya untuk para Anggota Dewan pada akahir masa jabatannya,” katanya.

Mengenai jadwal pelantikan untuk DPRD Kab. Garut terpilih, lanjut Ida, merupakan kewenangan KPU. “Kalau dihitung dari waktu pelantikan Anggota DPRD yang dulu, berarti masa jabatan anggota Dewan sekarang ini akan habis masa jabatannya pada Agustus 2009,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Garut Diky Candra menyatakan, pihaknya belum memastikan besaran anggaran untuk uang jasa pengabdian DPRD Kab. Garut 2004-2009. “Kami masih harus berembug dulu soal besaran anggaran yang harus dikeluarkan. Besaran APBD Kab. Garut saja masih defisit dan perlu efisiensi di segala bidang. Kami lihat dulu potensi keuangan daerah sebelum memutuskan besarannya,” katanya. (A-158/das)***

30 Mei 2009

Mengusut DPT lewat Angket

DI tengah hiruk pikuk partai politik terpolarisasi dalam kubu-kubu koalisi, DPR membuat keputusan menarik sekaligus mengejutkan. Menarik karena empat bulan menjelang akhir masa tugas, DPR menyetujui hak angket untuk mengusut kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu legislatif 9 April lalu.

Mengejutkan karena partai-partai yang sepakat berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mendukung capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, ikut memuluskan jalannya angket itu.

Kisruh DPT pemilu legislatif masih meninggalkan jejak prasangka. Banyak partai politik curiga ada kesengajaan melenyapkan hak konstitusional jutaan rakyat. Pemilu 2009 dinilai sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia.

Tuduhan itu beralasan. Di banyak tempat ditemukan warga yang mempunyai hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT. Sebaliknya ada warga yang tidak mempunyai hak pilih malah masuk DPT. Juga ada yang kehilangan hak pilih karena kelalaian administrasi seperti pemilih ganda.

Kesemrawutan DPT kian nyata setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2009. Dari sekitar 171 juta pemilih, hanya sekitar 121,5 juta yang menggunakan hak pilih. Artinya sekitar 49,6 juta warga tidak menggunakan hak pilih, suatu jumlah yang tidak sedikit.

DPT yang amburadul itulah yang mendorong 38 anggota DPR menggunakan hak angket. Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa (26/5) menyetujui penggunaan hak angket DPT itu. Sebanyak 129 anggota dari 203 anggota DPR yang hadir menyetujui dan 73 anggota menolak. Satu anggota yakni Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar abstain.

Enam fraksi besar yakni Fraksi Golkar, PDIP, PPP, PAN, PKB, dan Bintang Pelopor Demokrasi setuju pengajuan hak angket DPT. Sedangkan empat fraksi lain yakni Demokrat, PKS, PBR, dan PDS menolak.
Demokrat kecewa dengan sikap fraksi-fraksi yang berkoalisi mendukung SBY-Boediono--yakni PPP, PAN, dan PKB--karena meloloskan angket.

Ketika jutaan rakyat kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih, sepatutnya tidak boleh ada yang berdiam tidak membela. Adalah merupakan kewajiban konstitusional DPR untuk membela hak rakyat. Koalisi tidak boleh menjadi perintang bagi partai atau fraksi untuk membela kepentingan publik. Justru ketika partai menafikan hak konstitusional rakyat, partai tersebut telah memasang batu nisan untuk dirinya sendiri.

Kita gembira fraksi-fraksi sepakat menggunakan hak angket untuk mengusut DPT yang amburadul. Kita berharap Panitia Angket akan mengungkapkan segenap fakta di balik kekisruhan DPT. Dengan demikian, semua prasangka bisa segera sirna.

Sebaliknya, kita menolak Hak Angket DPT dijadikan alat barter partai-partai, baik yang mendukung maupun yang menentang. Peringatan ini patut dikemukakan karena pengalaman buruk dengan hak angket lainnya seperti terakhir Angket Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Angket BBM itu kini tak jelas nasibnya, antara ada dan tiada.

Begitulah memang nasib hak angket selama ini. Pada mulanya sangat kencang seperti puting beliung, tapi kemudian senyap tanpa malu.

Sumber: mediaindonesia.com, 30 Mei 2009 00:01 WIB

Penipu Catut Nama Kapolsek Banjaran

SOREANG, (PR).-

Keberhasilan Polsek Banjaran, Kab. Bandung, mengungkap komplotan pemalsu buku nikah, dimanfaatkan oknum penipu dengan mencatut nama Kapolsek Banjaran Ajun Komisaris M. Darkan. Hanya sehari setelah Kapolsek mengekspos pengungkapan tersebut, Rabu (27/5), sejumlah oknum langsung memanfaatkannya.

"Ada oknum yang langsung menghubungi Kepala Desa Pasirmulya Warsidin agar ditransfer uang Rp 3 juta ke rekening BRI atas nama Candra Wijaya. Katanya, uang itu akan digunakan sebagai jaminan membebaskan tersangka AK. Bahkan, si penelefon mencatut nama saya," ujar Darkan di Mapolsek Banjaran, Jumat (29/5).

Seperti diberitakan sebelumnya, AK adalah seorang anggota komplotan yang tertangkap. Sebelum aksinya terbongkar, AK merupakan pembantu petugas pencatat nikah (P3N) yang bertugas menikahkan pasangan mempelai di Desa Pasirmulya, Kec. Banjaran, Kab. Bandung.

Darkan menjelaskan pula, setelah menerima telefon tersebut, Warsidin tanpa pikir panjang langsung mencari uang yang diminta, termasuk meminta dari keluarga AK. Begitu terkumpul Rp 2 juta, langsung disetorkan melalui BRI Banjaran. Sementara kekurangannya, Rp 1 juta, akan diberikan secara langsung.

"Salahnya, Kades Pasirmulya tidak mengecek dulu ke saya. Tidak mungkin kan saya minta tebusan semacam itu," tuturnya pula. Darkan menambahkan, tidak hanya kepada keluarga AK, penipu tersebut juga menghubungi keluarga dua orang lainnya dengan permintaan yang sama.

25 kali

Selain itu, penipuan dengan cara tersebut juga sering terjadi. Menurut Darkan, terhitung mulai bertugas sebagai Kapolsek Banjaran, Maret 2009, sudah masuk 25 kali laporan tentang upaya penipuan semacam itu. Jumlah yang diminta pun bervariasi, mulai dari Rp 2 juta-Rp 10 juta.

"Namun, sejauh ini belum ada yang sampai tertipu. Sebab, mereka langsung mengecek ke saya," katanya.

Akibat maraknya modus penipuan tersebut, Unit Reskrim Polsek Banjaran berusaha mengungkapnya. "Kami kesulitan karena nomor handphone yang digunakan selalu berbeda," tutur Kanitreskrim Polsek Banjaran Inspektur Satu Agus Suherman. (A-184)***

Aparat Agar Menahan Emosi

SOREANG, (PR).-

Kapolda Jabar Irjen Pol. Timur Pradopo memerintahkan jajaran kepolisian agar bisa menahan emosi dan bersikap profesional dalam menghadapi masalah. Apalagi, saat ini suhu politik mulai memanas menjelang pemilihan umum presiden.

"Saat ini mulai memasuki pilpres. Jadi semaksimal mungkin semua pihak harus menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif," ujar Kapolda Jabar sebagaimana dikutip Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Dade Achmad kepada wartawan.

Pernyataan Kapolda ini terkait dengan terjadinya insiden perkelahian yang melibatkan anggota Satuan Brigade Mobil Polda Jabar dengan anggota TNI Yonif Linud 330 Kujang I Kostrad di Jalan Raya Cipasir, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Kamis (28/5).

Dade menjelaskan, perkelahian itu telah diselesaikan secara damai. Tak lama setelah kejadian, anggota Brimob yang terlibat dalam perselisihan tersebut langsung dibawa ke Markas Satbrimob di Cikeruh untuk menjalani pemeriksaan yang dilakukan Provost Polda Jabar.

"Beberapa saat setelah kejadian, jajaran pimpinan langsung ke lokasi. Kapolda pun langsung menuju Markas Brimob Polda Jabar di Cikeruh untuk memberi pengarahan," ujar Dade saat dijumpai wartawan di Mapolda Jabar, Jumat (28/5).

Salah paham

Dade menjelaskan, insiden itu berawal dari kesalahpahaman belaka. "Ya senggolan biasa. Kabarnya, karena anggota Brimob itu buru-buru mau apel sore. Terus serempetan. Tetapi, tidak ada yang luka dan semuanya sudah selesai," katanya.

Sementara itu, salah seorang saksi mata menuturkan, kejadian yang berlangsung itu terjadi tanpa sebab yang jelas. "Tahu-tahu dua pengendara sepeda motor berhenti di depan jalan masuk menuju Samsat dan mereka terlibat adu mulut. Kalau mendengar percekcokan mereka, sepertinya gara-gara kesalahpahaman di jalan raya," kata saksi mata yang meminta identitasnya disamarkan.

Masih menurut saksi mata tersebut, kedua orang yang terlibat adu mulut tersebut sama-sama memakai pakaian dinas, masing-masing berseragam Brimob dan TNI.

Tak hanya adu mulut, kedua orang tersebut bahkan sempat pula terlibat baku hantam dengan tangan kosong. "Tetapi tiba-tiba saja yang berpakaian Brimob mengeluarkan pisau yang dibawanya dan sempat mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian leher dan perut lawannya," ucapnya lagi.

Meski demikian, senjata tersebut tidak sampai melukai lelaki yang berseragam TNI. Pisau itu, menurut saksi, hanya digunakan untuk merusak sepeda motor yang dikendarai sang lawan.

Sepeda motor jenis sport tersebut dicabik-cabik joknya dengan menggunakan pisau. Tutup tangki bahan bakarnya pun tak luput dari sasaran, ditusuk juga dengan pisau. Setelah itu, sempat pula sepeda motor tersebut dilemparinya dengan batu hingga penyok-penyok.

Warga sekitar beserta sejumlah karyawan PT Kahatex yang kebetulan baru saja bubar berusaha melerai keduanya. Namun, perselisihan tersebut baru benar-benar bisa reda setelah sejumlah aparat kepolisian dan TNI datang ke lokasi kejadian tak lama kemudian. (A-128/A-184)***

29 Mei 2009

Malang : Gelar Hotspot di 57 Kelurahan

Pembangunan fasilitas akses internet, WiFi yang akan hadir di 57 kelurahan dengan dukungan APBD Kota Malang, merupakan upaya serius mewujudkan program Malang Cyber City (MCC) dan Malang Smart City (MSC). Halini seperti disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, Dra Tri Widiyani Pangastuti M. Si.

Jika masyarakat dan pemerintah tidak ingin tertinggal jauh, mau tidak mau harus cepat menguasai kemajuan tersebut minimal dapat mengikutinya, tutur Widiyani menegaskan betapa strategisnya pembangunan hotspot di 57 kelurahan. Sejalan dengan program Malang Cyber City (MCC) dan Malang Smart City (MSC) maka sejak awal 2009 Pemkot Malang mengokohkan pewujudan program MCC dan MSC dengan pembangunan hotspot kelurahan dan ditargetkan akan rampung di akhir tahun ini.

Widiyani seperti dikabarkan menyatakan, masyarakat akan dapat mengakses internet secara gratis sebagai media pembelajaran dan pencarian informasi dan melalui hotspot semua dapat dilakukan tanpa pungutan biaya.

"Instalasi hotspot di 57 kelurahan akan dilengkapi juga dengan satu unit computer yang dapat digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki notebook. Apa yang dilakukan saat ini melanjutkan pemasangan 38 jaringan hotspot di 5 kecamatan pada tahun 2002," ungkap Sekretaris Dinas Kominfo Kota Malang, Dra Mudmainnah MH.

Dengan pembangunan hotspot yang lebih intensif maka aksesibilitas masyarakat akan jauh lebih baik dan memberikan keleluasaan kepada masyarakat, dan dengan utilisasi yang lebih optimal dan bernilai guna, juga dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Malang yang berperan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pengelolaan informasi bagi kepentingan masyarakat. Sejauh ini terdapat 6 KIM yang dibina oleh Dinas Kominfo Kota Malang.

KIM sebagai lembaga layanan publik yang berbasis TIK yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi dasar yang kokoh bagi terbentuknya MCC dan MSC.

Martin Simamora (wartaegov.com)

Pejabat Afganistan ke Cimahi Belajar soal Otonomi Daerah

CIMAHI, KOMPAS.com — Biarpun jabatan yang disandang adalah wali kota atau asisten gubernur itu tidak membuat mereka segan dalam bertanya guna mengetahui soal otonomi daerah di Indonesia. Itu terjadi saat 14 orang dari Afganistan berkunjung ke Kota Cimahi dalam rangka pelatihan pemberdayaan otonomi daerah, Jumat (29/5).

Dibantu penerjemah, para delegasi mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan Kota Cimahi hingga mengajukan pertanyaan yang spesifik. Para delegasi tidak terlalu menguasai bahasa Inggris.

Meski demikian, ujar Manajer Pelatihan Urban and Regional Development Institute Ivo Setiono, kendala bahasa tidak menyurutkan antusiasme para delegasi. Mereka dengan rajin mencatat setiap detail presentasi yang sudah diterjemahkan. "Tidak terhitung lagi buku catatan yang mereka ganti karena penuh berisi catatan," terang dia.

Secara bergantian, para delegasi memberikan pertanyaan mengenai banyak hal seolah pertemuan tersebut adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pertanyaan berawal dari partai politik di Cimahi, serba-serbi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, hingga upaya Cimahi meningkatkan pendapatan daerah meski tidak memiliki sumber daya alam.

Ivo menjelaskan, hasil kunjungan dari Indonesia nantinya akan dipertemukan dengan hasil kunjungan di 6 negara, yaitu India, Thailand, Filipina, Sri Lanka, Banglades, dan Malaysia, yang dilakukan oleh delegasi lain dari Afganistan. Tujuan kunjungan adalah sebagai persiapan bagi Afganistan untuk menyusun draf undang-undang mengenai desentralisasi.

Layanan Publik Buruk, Bandung Jadi Pilot Project KPK

BANDUNG, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Kota Bandung sebagai pilot project peningkatan kualititas layanan publik. Penunjukan ini bukan karena layanan publik di Bandung baik, namun sebaliknya dinilai buruk.

"Bandung kami jadikan sebagai pilot project karena berdasarkan hasil riset kami posisi Bandung kurang baik dalam hal layanan publik," ungkap Deputi Bidang Pencegahan KPK Eko S Tjiptadi, dalam konferensi pers yang digelar di Basement Gedung Sate, Kamis (28/5).

Dalam rapat kerja yang bertema "Pemberantasan Korupsi Melalui Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik" tersebut, KPK mengundang beberapa instansi pelayanan publik di Jawa Barat.

Instansi-instansi yang diminta untuk memaparkan rencana aksi pencegahan korupsi yaitu BPPMD Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kota Bandung, BPMPPT Kota Bandung, Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan Kab Bandung, BPMP Kab Bandung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Kantor Wilayah Departemen Agama, dan Dinas Pol PP Provinsi Jawa Barat.

Rapat kerja dilaksanakan dalam rangka mengoptimalisasikan layanan kepada masyarakat sebagai satu bentuk pencegahan korupsi. Ke depan, KPK akan mengawasi pelaksanaan layanan publik yang telah disampaikan oleh instansi-instansi pemerintah tersebut.

"Tidak berarti instansi yang diundang merupakan instansi yang terkorup, ini hanya sample saja dari banyak instansi yang ada di Jawa Barat," tandasnya. (ss)

Sumber: Tribun Jabar Online

Perkelahian TNI dengan Polisi Kembali Terjadi

SOREANG, (PRLM).- Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Dade Achmad membenarkan adanya insiden perkelahian yang melibatkan anggota Satuan Brigade Mobil Polda Jabar dengan anggota TNI Yonif Linud 330 Kujang I Kostrad di Jalan Raya Cipasir, Rancaekek, Kab. Bandung pada Kamis (28/5).

Namun semuanya telah diselesaikan secara damai. Tak lama setelah kejadian, anggota Brimob yang terlibat dalam perselisihan tersebut langsung dibawa ke Markas Satbrimob di Cikeruh untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Provos Polda Jabar.

"Beberapa saat setelah kejadian, jajaran pimpinan langsung ke lokasi. Kapolda pun langsung menuju Markas Brimob Polda Jabar di Cikeruh untuk memberi pengarahan," kata Dade saat dijumpai wartawan di Mapolda Jabar, Jumat (29/5).

Dade menjelaskan, insiden itu berawal dari kesalahpahaman belaka. "Ya senggolan biasa. Kabarnya, karena anggota Brimob itu buru-buru mau apel sore. Terus serempetan. Tapi tidak ada yang luka dan semuanya sudah selesai," katanya.

Sementara itu, salah seorang saksi mata menuturkan, kejadian yang berlangsung itu terjadi tanpa sebab yang jelas. "Tahu-tahu dua orang yang mengendarai sepeda motor itu berhenti di depan jalan masuk menuju Samsat dan mereka terlibat adu mulut. Kalau mendengar percekcokan mereka, sepertinya gara-gara kesalahpahaman di jalan raya," kata saksi mata yang meminta identitasnya disamarkan.

Tak hanya adu mulut, kedua orang tersebut bahkan sempat pula terlibat baku hantam dengan tangan kosong. "Tapi tiba-tiba saja yang berpakaian Brimob mengeluarkan pisau yang dibawanya dan sempat mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian leher dan perut lawannya," ucapnya lagi.

Meski demikian senjata tersebut tidak sampai melukai lelaki yang berseragam ABRI. Pisau itu, lanjut saksi, hanya digunakan untuk merusak sepeda motor yang dikendarai sang lawan.

Sepeda motor sejenis sport tersebut dicabik-cabik joknya dengan menggunakan pisau. Tutup tangki bahan bakarnya pun tak luput dari sasaran, yang ditusuk juga dengan pisau. Setelah itu, sempat pula sepeda motor tersebut dilemparinya dengan batu hingga penyok-penyok. (A-128/A-184/das)***

Sumber : pikiran-rakyat.com, Jum'at, 29 Mei 2009 , 19:14:00

Polwiltabes tak Setuju "Car Free Day" di Dago

BANDUNG, (PRLM).- Satuan Lalulintas Polwiltabes Bandung tidak menyetujui pelaksanaan car free day pada Sabtu (30/5), digelar di Jln. Dago. Untuk itu, Satlantas memindahkan acara di Jln. Diponegoro tepatnya sepanjang Gedung RRI hingga Pusdai.

"Anda tahu sendiri kalau jalur Dago itu daerah tujuan wisata. Apalagi hari Sabtu dan Minggu pasti banyak wisatawan. Kalau Dago macet, kemacetannya akan tersebar ke mana-mana. Kemarin saja ketika ada RI 1 dan RI 2 datang ke Bandung dan kami tutup jalan 5 menit, langsung macet total," ucap Kasatlantas Polwiltabes Bandung AKBP Prahoro Tri Wahyono kepada wartawan di Mapolwiltabes Bandung, Jumat (29/5) siang.

Semula Satlantas mengajukan tiga pilihan yaitu sekitar Sabuga, Tegallega, dan Diponegoro. "Karena kalau ada aktifitas seperti itu, di ketiga wilayah itu gangguan terhadap kegiatan masyarakat lebih minimal dibanding Dago yang merupakan pusat wisata. Terlebih di hari Sabtu dan Minggu. Jadi jangan sampai sebuah kegiatan mengganggu kenyamanan warga dalam menggunakan jalan," ujar Prahoro.

Untuk start rombongan sepeda akan dimulai dari depan kediaman Wagub Jabar Dede Yusuf di Jln. Dago lalu menyusuri Jln. Dago dan finish di Pusdai Jln. Diponegoro. Terkait car free day itu, Jln. Diponegoro akan ditutup mulai pukul 7.00 WIB hingga 11.00 WIB.

Penutupan jalan dimulai dari pertigaan Jln. Sentot Alibasyah hingga persimpangan Jln. Supratman-Jln. Ciliwung. "Karena itu saya menghimbau kepada warga Bandung agar pada jam 7 sampai 11, tidak melalui jalur-jalur sekitar Dago, Diponegoro, Supratman. Soalnya, jalur-jalur sekitar itu akan macet selain oleh kendaraan pribadi juga angkot. Soalnya, ada 4 trayek yang jalurnya dialihkan," ucapnya. (A-128/das)***

Sumber : pikiran-rakyat.com, Jum'at, 29 Mei 2009 , 16:40:00

Jalan Siliwangi Baleendah Diperbaiki

BANDUNG, (PRLM).- Jalan Siliwangi Baleendah Kab. Bandung setelah lama dibiarkan rusak, mulai mendapatkan perbaikan. Perbaikan itu dilakukan secara total, karena hampir seluruh bagian Jalan Siliwangi rusak. Sebelumnya, jalan tersebut menjadi salah satu titik kemacetan, di samping telah banyak menelan korban.

“Sebenarnya kami sudah lama mengharapkan perbaikan jalan ini. Lubang dengan ukuran besar ada di mana-mana. Bahkan, sering mengakibatkan kecelakaan. Terutama, para pengendara motor sering terjatuh akibat terperosok di lubang tersebut,” ujar warga setempat Imron, Jumat (29/5).

Sementara Yusuf yang sering melintasi Jalan Siliwangi mengharapkan, perbaikan jalan itu harus memperhatikan kualitas. Jangan sampai belum lama diperbaiki, jalan tersebut rusak kembali. “Saya sangat tidak nyaman saat melintas Jalan Siliwangi. Sering terjadi kemacetan, kalau tiap kendaraan yang lewat harus berhati-hati. Saya juga sering terjebak saat musim hujan, karena lubangnya tertutup genangan air,” tuturnya. (A-189/A-147)***

Sumber : pikiran-rakyat.com, Jum'at, 29 Mei 2009 , 13:33:00

Kenaikan Gaji PNS Timbulkan Kecemburuan

BANDUNG, (PRLM).- Langkah politis Presiden SBY mengumumkan rencana kenaikan gaji guru, dosen, dan kalangan pegawai negeri sipil (PNS) lainnya, dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar di Indonesia. Kenaikan terus kesejahteraan kalangan guru, dosen, dan PNS lainnya selalu dijadikan objek politis, termasuk menjelang Pemilu kali ini, dinilai sebagai ironi.

Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar, Entang Sastraatmadja, di Bandung, Kamis (28/5) mengatakan, seharusnya Presiden SBY memprihatinkan situasi menyedihkan dari usaha pertanian, usaha non-formal, dan nasb para karyawan swasta karena selama ini tak ada jaminan masa depan mereka. Banyak petani sayuran dan sektor informal lain merugi akibat krisis global, dan karyawan perusahaan swasta umumnya belum naik gaji, sedangkan pemerintah menganggarkan Rp 9 triliun untuk kesejahteraan guru dan dosen PNS, serta menaikan gaji para PNS.

"Memangnya, para guru, dosen, dan PNS lainnya harus digaji berapa sehingga terus-terusan belum merasa sejahtera? Gaji dan kesejahteraan mereka sudah beberapa kali meningkat, sekarang bagaimana tanggungjawabnya?," katanya. (A-81/das)***

Sumber : pikiran-rakyat.com, Jum'at, 29 Mei 2009 , 04:06:00

Tiga Desa Tak Punya Kades

NGAMPRAH, (PRLM).- Tiga desa di Kabupaten Bandung Barat dari 165 desa mengalami kekosongan pemimpin. Pasalnya, dua dari kepala desa dari tiga wilayah itu di ataranya mengundurkan diri. Adapun satu kepala desa lainnya yaitu dinyatakan akan segera dilantik menjadi anggota dewan DPRD Kab. Bandung Barat.

Hal itu dikemukakan oleh Asisten Pemerintahan Kab. Bandung Barat, Agus Gusmana yang ditemui seusai Rapat Kordinasi kegiatan Medical Readiness Training Exercise (Medrete) di Aula Bupati Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang, Kamis (28/5). Menurut dia, tiga desa tersebut adalah Desa Budiharja dan Desa Mukapayung Kecamatan Cililin, dan Desa Jati, Kec. Batujajar.

"Desa Budiharja dan Jati itu, kepala desanya mengundurkan diri, sedangkan kades Mukapayung dikabarkan lolos menjadi anggota dewan." katanya.

Agus mengatakan, untuk mengisi kekosongan tersebut pihaknya menunggu pemilihan pressiden selesai. Dengan demikian,pihaknya tidak akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa di tiga desa dalam waktu dekat.

"Selain itu, kami pun menunggu kesiapan dari warga setempat untuk segera menyelenggarakan pilkades. Mengenai anggaran telah kami sediakan sesuai dengan jumlah pemilih yang dijatah Rp 5000/ hak pilih," katanya.

Menurut Agus,untuk sementara jabatan kades dilimpahkan pada sekdes di desa masing-masing. (A-183/A-26)***

Sumber : pikiran-rakyat.com, Jum'at, 29 Mei 2009 , 03:58:00

Saha Nu Wani Balap Mobil di Cangkuang-Palasari

Punten pisan Pa Camat Kutawaringin abdi ngiring ngaririweuh, gaduh dongeng yeuh nu teu acan lami kaalaman ku abdi............

Sawatara minggu ka tukang sim kuring aya kaperluan ka Dayeuhkolot. Pamikir teh kusabab loba bawaeun kuring nginjeum mobil babaturan. Manehna mah jalma aya jeung berehan. Teu loba carita kuring di bere nginjeum mobil, kabeneran mobil nu nyampak di imahna teh mobil sedan. Rada paur jeung era ari kudu mawa sedan mah tapi dalah dikumaha kuringna keur butuh pisan.

Kuring buru-buru indit, kusabab hayang gancang nepi kuring make jalan cangkuang-palasari. Pamikir teh ari jam sapuluhan beurang mah jigana rada lenglang jalan teh sabab pagawe pabrik geus arasup gawe.

Tapi jauh tina sangkaan, anu tadina dikira-kira paling oge meakeun waktu 30 menit geuning geus 2 jam can nepi-nepi. Lain pedah macet atawa jarakna anu jauh tapi ieu mah gara-gara kuring jiga anu keur "touring" lewat ka jalan satapak. "Sumur jeung walungan" di tengah jalan sapanjangna di hias ku batu-batu anu lumayan baradag. Purilit kaditu purilit kadieu, leungeun kuring pakupis muter-muter setir, lain rek parkir tapi ieu mah keur neangan jalan tincakeun anu rada meueusan, bari jeung euweuh oge.

Angkleung-angkleungan kurang leuwih 2 jam kuring di gojlog di "kawah candradimuka (ngan bentukna wae jiga mobil sedan)" nepikeun ka ti babaranting (untung naek mobil teh persiapan heula mamake helm, jadi sirah mah salamet keneh teu nepikeun ka geger otak). Antukna nepi ka Palasari.

Bungah aya hate teh tapi bingung oge aya. Bungahna kuring lulus tina Ujian "Ranjau Jalan", bingungna kuring kudu ngajual sawah saha deui atawa ngajual jalan anu mana keur ngagantian karuksakan mobil. Da geuningan ari sawah batur di jual ku kuring mah euweuh nu daekeun meuli. Rek wawanianan ngajual jalan Kabupaten Bandung di murah mareh ge euweuh nu daekeun, basana teh "atuh di pake melak lauk ge ari teu di pager mah sieun aya nu maok". Eta mah jalan di saruakeun jeung balong, aya....aya.... wae!!!!.

Ngan kuring ka-ideu-an ku perjalanan harita, ah rek ngayakeun lomba wae keur nu baroga mobil sedan nyaeta Lomba balap ti Cangkuang nepi ka Palasari Dayeuhkolot. Biaya pendaftaran Rp. 100.000 Hadiah kahiji Rp. 1.000.000 kadua Rp. 750.000 katilu Rp. 500.000.

Geus bungah yeuh manggih solusi, tapi basa ngobrol jeung urang dinya-na. "ulah ngimpi, dalah haratis jeung hadiahna gede oge moal aya nu daekeun, mobil sedan paburencay mah ngabenerana oge moal cukup sa-Juta". Bingung deui wae..........

Ka Pa Camat Dayeuhkolot kumaha yeuh kuring bingung kudu ngajual naon deui atawa kudu nyieun "event" naon anu ngahasilkeun duit keur meneran mobil sedan babaturan....???

Sabenerna mah sapanjang jalan Cangkuang-Palasari pabrik wungkul, naha teu mampuh pabrik anu sakitu baradagna ngabeneran jalan di masing-masing hareupun pabrikna? (hayu ah... pikiran kusarerea...)

Pengirim Hendra TCI, xxxx@gmail.com

MENYOAL KOPERASI PEGAWAI PEMKAB BANDUNG "RRKR"

"Leuwih ti Batak, rentenir mah puguh nginjeum duit sajuta (Rp. 1.000.000) meunang sajuta, bungana gede ge teu panasaran sabab jelas, ari koperasi anu pagawe Pamarentah Kabupaten Bandung mah, mani asa loba pisan Potongana. Simpanan Wajib, Simpanan Anggota, Tabungan, Jasa, Asuransi jeung tetek bengek anu lainna, anu aing sorangan teu ngarti keur naon wae gunana. Aing nginjem duit ka koperasi teh butuh duit lain hayang nabung jeung bayar asuransi anu can tangtu katarima deui lamun injeumana geus lunas sajaba ti eta di tambah deuih potongan sumbangan PMI teu ku hanteu. Lain teu hayang nyumbang ngan aing ge ayeuna mah sumbangeun batur. Sok geura pikiran ku didinya, geus sabaraha lila koperasi urang aya. Potongan mah mani merebel, can di bantu ku anggaran Kabupaten, tapi tetep wae geuning katempona teu maju-maju. Ari koperasi swasta mah asa gancang pisan marajuna teh, padahal jarang aya bantuan ti Pamarentah".

Itulah kata-kata yang terucap dari salah seorang Anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Repeh Rapih Kerta Raharja (RRKR) yang baru pengajukan pinjaman. Fenomena ini sering terlihat dan terdengar dari beberapa anggota yang merasa keberatan atas potongan-potongan yang dilakukan oleh koperasi RRKR. Memang untuk membesarkan dan memajukan koperasi merupakan tanggung jawab pengurus dan para anggotanya.

Tapi kalau dilihat dari tujuan utamanya koperasi RRKR adalah untuk membantu dan mensejahterakan para anggotanya, ternyata masih jauh dari harapan. Koperasi RRKR baru bisa membantu mengatasi kebutuhan yang mendesak dari para anggotanya tetapi belum mampu mensejahterakan seperti yang di harapkan. Tentunya hal ini merupakan PR kita bersama antara pengurus, anggota dan Pemkab Bandung agar fenomena di atas tidak terjadi.

Camat Minta Buku Nikah Warganya Dikumpulkan

SOREANG, (PR).-

Camat Banjaran Iman Irianto menugaskan seluruh kepala desa di wilayahnya agar mengumpulkan buku nikah warganya. Langkah tersebut diambil sebagai upaya mengidentifikasi jumlah pasti warga di Banjaran yang menjadi korban buku nikah palsu buatan komplotan AK.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepolisian Sektor Banjaran awal Mei lalu mengungkap komplotan pemalsu buku nikah yang melibatkan salah seorang pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjaran.

"Mungkin yang ditangkap memang P3N yang bertugas di Desa Pasirmulya, tapi tidak tertutup kemungkinan buku nikah palsu juga telah beredar di desa lain," kata Iman yang ditemui di Kantor Desa Pasirmulya, Kamis (28/5). Apalagi, P3N yang dimaksud telah bertugas sejak tahun 1999 sehingga tidak tetutup kemungkinan ada banyak korban pasangan mempelai yang dinikahkan komplotan itu.

Apabila semua data telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan KUA setempat untuk mengusulkan dilakukannya pernikahan massal. Namun, nikah massal itu tidak seremonial, tetapi pencatatan pernikahan dan pemberian buku nikah asli.

"Kami sangat serius mengupayakan hal itu karena kepemilikan buku nikah sangat penting. Dari pengurusan akta kelahiran anak hingga pemberian waris, semua membutuhkan buku nikah," tutur Iman.

Langkah tepat

Seorang penghulu KUA Banjaran, Dadang Ahmad Jawahir, mengatakan, pernikahan massal itu merupakan langkah tepat yang akan diambil KUA Banjaran lewat koordinasi dengan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Banjaran.

"Sebab, saya tidak hadir di pernikahan para korban yang hingga saat ini masih memegang buku nikah palsu. Maka, saya tidak dapat memastikan keabsahan pernikahan mereka," katanya.

Berdasarkan hal itu, akan dilakukan "pemutihan" terhadap para korban komplotan AK. Sebab, pernikahan tidak hanya harus sah secara agama, namun juga sah secara administratif serta diakui di mata hukum. (A-184)***

TKK Penyuluh Pertanian Resah

SOREANG, (PR).-

Para penyuluh pertanian yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Departemen Pertanian (Deptan) di Kab. Bandung merasa resah, karena masa kontrak mereka berakhir tahun ini. Sementara Pemkab Bandung, tidak bisa mengangkat para penyuluh tersebut akibat terganjal aturan pengangkatan CPNS.

Adanya keresahan di kalangan penyuluh pertanian itu, dibenarkan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kab. Bandung Hj. Cucu Julaeha, di sela-sela rapat paripurna DPRD Kab. Bandung, Rabu (27/5). "Keresahan itu hal wajar, karena kontrak mereka akan habis tahun ini khususnya angkatan I dan II," ujarnya.

Jumlah penyuluh pertanian berstatus TKK dengan honorarium dari Deptan angkatan I dan II sebanyak 62 orang. "Sedangkan TKK angkatan III ada 48 orang. Masa kontrak mereka selama tiga tahun, sehingga pada 2009 masa kontrak angkatan I sudah habis," katanya.

Tidak boleh

Nasib para penyuluh pertanian tersebut kata Hj. Cucu, belum jelas. "Apakah mereka akan ditarik menjadi TKK Pemkab Bandung atau bisa diangkat menjadi PNS? Padahal, berdasarkan aturan tidak diperbolehkan Pemkab Bandung mengangkat TKK baru," ujarnya.

Pemkab Bandung ujar Hj. Cucu, membutuhkan penambahan penyuluh pertanian, karena jumlah penyuluh pertanian yang berstatus PNS hanya 133 orang untuk melayani 275 desa/kelurahan. "Idealnya, satu desa/kelurahan diisi seorang penyuluh pertanian. Saat ini, Kabupaten Bandung masih kekurangan tenaga penyuluh 142 orang," katanya menegaskan. (A-71)***

Petani Kp. Sirnagalih Alami Gagal Panen

SOREANG, (PR).-

Sebagian besar petani di Kp. Sirnagalih, Desa Pasirmulya, Kec. Banjaran, Kab. Bandung mengalami gagal panen. Dari 90 hektare lahan pertanian yang digarap, hampir 17% di antaranya atau 15 hektare gagal menghasilkan panenan memuaskan.

Persentase kegagalan menjadi lebih tinggi, jika menghitung hasil panen yang dihasilkan, yakni mencapai 75%. "Jika biasanya satu hektare lahan bisa menghasilkan empat hingga lima ton gabah kering, kali ini hanya satu ton," ujar Kades Pasirmulya Warsidin melalui Sekretaris Desa Deden Ma’mun Soleh. Keduanya ditemui di Kantor Desa Pasirmulya, Kamis (28/5).

Deden menyebutkan, sejumlah faktor yang diduga menyebabkan enam puluh petani di Kampung Sirnagalih gagal adalah kehadiran hama tanaman, kesalahan perhitungan saat tanam, kurangnya air yang mengaliri sawah, dan ketidaktepatan bibit yang dipilih petani. Geografis Desa Pasirmulya yang bergunung dan berbukit, menyebabkan masing-masing kampung memiliki ketinggian yang berbeda. Maka, benih padi yang akan ditanam harus pula disesuaikan dengan lahan.

Kendati demikian, sejumlah petani melontarkan argumentasi berbeda terkait gagalnya panenan mereka. Seorang warga, Heni (48) menduga, curah hujan yang tinggi menjadi penyebab bulir padi yang ditanamnya tidak berisi.

Risiko

"Saat umur padi sudah tiga bulan dan hampir siap dipanen, batangnya bukannya merunduk penanda bulirnya telah berisi, tetapi tetap berdiri tegak dan sama sekali tidak berisi. Mungkin karena sering hujan, menyebabkan bunga padi ikut terbawa angin kencang," ucapnya.

Akibatnya, ia hanya memanen 15 kg gabah kering. Padahal biasanya, dari lahan 150 tumbak yang digarap, bisa diperoleh gabah kering hingga 55 kg.

Mengenai kegagalan panen kali ini, Deden mengatakan, hal tersebut risiko petani. "Kami hanya bisa memberikan stimulan berupa benih. Harapannya, petani bisa kembali bercocok tanam," katanya. Benih yang diberikan, tidak selalu berupa bibit padi, namun juga jenis palawija, antara lain kacang tanah dan ubi jalar. (A-184)***

Komisi C Keberatan Rencana Rusunawa di Rancaekek

SOREANG, (PR).-

Komisi C DPRD Kab. Bandung merasa keberatan terhadap rencana Pemprov Jabar membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di daerah Rancaekek, Kab. Bandung. "Dewan, terutama Komisi C bukan tidak mendukung pembangunan rusunawa di Rancaekek. Apalagi, Pemprov Jabar telah berbaik hati dengan membangun rusunawa bagi masyarakat," ujar Sekretaris Komisi C DPRD Kab. Bandung, M. Ikhsan, di ruang kerjanya, Kamis (28/5).

Menurut Ikhsan, Pemprov Jabar belum melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait di Kab. Bandung, termasuk DPRD Kab. Bandung. "Kami pernah dilibatkan dalam pembahasan rencana pembangunan rusunawa saat akan dibangun di daerah Cicalengka. Waktu itu, dewan keberatan karena berada di daerah hijau atau tanah produktif dengan sistem pengairan yang baik. Maka, tidak memungkinkan dibangun rusunawa," ucapnya.

Keberatan itu ditanggapi Pemprov Jabar dengan mengalihkan lokasi rusunawa ke daerah Rancaekek. "Tapi, pengalihan rusunawa ke Rancaekek belum ada pemberitahuan atau informasi dari Pemprov Jabar maupun dinas terkait di Pemkab Bandung. Seharusnya, DPRD diajak karena menyangkut pemakaian tata ruang wilayah Kabupaten Bandung," katanya.

Dalam Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kata Ikhsan, tidak tercantum adanya rusunawa di daerah Cicalengka maupun Rancaekek. "Pemkab Bandung sudah menyiapkan lokasi rusunawa di Kec. Cileunyi, Bojongsoang, Margaasih, dan Baleendah. Silakan Pemprov Jabar membangun rusunawa di empat kecamatan yang kami tawarkan itu," ucapnya menegaskan.

Khawatir

Menurut Ikhsan, dewan khawatir apabila pembangunan rusunawa tidak sesuai dengan Perda RDTR, akan muncul gugatan yang merugikan pejabat pemberi izin pembangunan. "Sanksinya bisa dalam bentuk administratif maupun pidana. DPRD tidak menolak adanya rusunawa, cuma minta diperhatikan agar pembangunannya sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan," ujarnya.

Apalagi, menurut dia, rusunawa di Rancaekek merupakan dana kepedulian sosial (corporate social responsibility/CSR) PT Jamsostek bekerja sama dengan Pemprov Jabar. "Tentu kami sambut gembira rencana rusunawa yang bisa dipergunakan, bukan hanya bagi buruh pabrik melainkan pekerja yang masuk peserta Jamsostek," katanya lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan rusunawa di Rancaekek terus berlanjut. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan, dana pembebasan lahan sudah disiapkan dalam APBD 2009 Rp 8 miliar-Rp 10 miliar.

Heryawan menjelaskan, rusunawa itu akan berada di lokasi seluas enam hektare dengan dua tower. Setiap tower maksimal bisa diisi lima ratus jiwa. Rusunawa itu dibangun atas kerja sama Pemprov Jabar dan Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam hal ini, Pemprov Jabar menyediakan lahan, sedangkan Kementerian Perumahan Rakyat menyediakan bangunan.

Pembangunan rusunawa tersebut, kata Heryawan, merupakan bentuk keberpihakan Pemprov Jabar terhadap buruh. Dia pun mengakui, penyediaan rusunawa itu masih terlalu kecil untuk dianggap membantu kehidupan buruh. "Kalau program itu berhasil, mungkin akan kita coba bangun lagi di daerah lain," tuturnya. (A-71)***

Bayi Itu Diberi Nama Prestiana

NGAMPRAH, (PR).-

Sesosok bayi perempuan berumur sekitar lima hari ditemukan di balai-balai warung makan di Kampung Guhamulya, RT 1 RW 14, Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (28/5). Sang pemilik warung, Aminah, yang menemukan pertama kali bayi mungil tersebut, sekitar pukul 6.15 WIB. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi sehat dan tertidur pulas dalam selimut berwarna merah jambu.

Di dalam selimut, ditemukan amplop cokelat yang berisi surat dan uang tunai Rp 200.000,00. Surat tersebut berbunyi, "Kepada siapa pun yang menemukan anak ini, saya sangat memohon untuk merawatnya, karena saya tidak mampu mengurusnya disebabkan suami saya sebelum anak ini lahir juga tidak bisa mengurus keluarga kami dalam kehidupan sehari-hari. Saya beri nama anak ini Rusti. Dan, di sini ada sedikit bekal buat beli susu anak saya. Wassalam Yanti."

Setelah ditemukan Aminah, bayi tersebut langsung dibawa dan diserahkan kepada bidan dan kepala desa untuk dirawat. Bidan Desa Nyalindung Lilis Suherlis mengatakan, saat ditemukan, masih terdapat tali pusar di badan Rusti. Akan tetapi, secara keseluruhan, kondisi tubuh bayi itu dinyatakan baik.

"Berat bayi sekitar lima kilogram, dengan tinggi 47 sentimeter. Saat ditemukan juga dia tidak menangis. Kami kasih bayi itu susu formula dengan memakai botol, walaupun sebetulnya dia masih perlu ASI (air susu ibu-red.)," kata Lilis yang ditemui di Kantor Desa Nyalindung, Jln. Raya Purwakarta, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat.

Dini hari

Kepala Desa Nyalindung Oo Supriatna mengungkapkan, beberapa warga sempat ada yang melihat mobil mondar-mandir sekitar pukul 2.00 WIB di depan warung milik Aminah. Namun, warga tidak merasa curiga sedikit pun. "Kemungkinan besar, bayi tersebut ditaruh saat dini hari," ujarnya.

Oo bersama istrinya, Titin Suhartini, berinisiatif untuk terus merawat bayi yang masih merah tersebut. Walaupun sudah memiliki tiga anak, namun Oo dan Titin telanjur jatuh hati pada bayi perempuan itu.

"Dua bulan lalu, saya dan suami berniat untuk mengadopsi anak dari Bekasi, tapi enggak jadi karena anak yang mau diadopsi sudah berumur dua tahun. Tahunya, hari ini, ada bayi di desa kami. Daripada tidak ada yang mau merawat, biar kami saja. Anak-anak kami sudah besar, tidak masalah kalau harus tambah satu lagi," tutur Titin.

Diganti nama

Seakan tidak ingin merepotkan siapa pun, saat Kapolres Kota Cimahi Ajun Komisaris Besar Purwolelono, Kapolsek Cipatat Ajun Komisaris Taryanto, dan Camat Cipatat Eriska menengok, bayi itu tidak menangis. Dia hanya diam, malah sempat tertawa saat kamera telefon genggam milik Purwolelono mengabadikannya. Setelah itu, bayi tersebut tertidur pulas.

Purwolelono diminta memberikan nama untuk bayi tersebut oleh Oo dan Titin, sekalipun sebelumnya sudah memiliki nama. Akhirnya, Purwolelono memberi nama baru pada bayi itu, yaitu Prestiana.

Menurut Purwolelono, orang tua bayi ini kemungkinan besar masih merasa sayang pada anaknya, karena tidak dibuang begitu saja atau tidak dibunuh. "Kemungkinan terbesar, memang karena faktor ekonomi. Ibunya tidak sanggup membiayai, akhirnya bayi tersebut dibuang dengan harapan ada yang mau merawatnya," kata Purwolelono. (A-187)***

Wenger Bahagia atas Sukses Henry

LONDON, KOMPAS.com - Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, mengaku tak kuasa menahan kepindahan Thierry Henry pada 2007. Henry pergi karena ingin mendapat trofi dan itu terwujud tahun ini. Henry mewujudkannya bersama Barcelona dan Wenger pun turut senang atas hal itu.

Henry pernah meraih sukses bersama "The Gunners" sejak ia bergabung ke Emirates pada 1999. Pemain Perancis itu ikut menikmati juara Premier League 2003/04 dan terakhir kali menggenggam trofi Piala FA 2005. Rupanya gelar itu merupakan gelar terakhir "Gudang Peluru". Hingga kini, Wenger dan tim asuhannya sama sekali belum memenangi satu pun turnamen di Inggris maupun Eropa.

Karena alasan itulah, Henry yang menjadi langganan top scorer di Liga Inggris sejak 2001/02 memilih pindah dari London. Dua musim lalu, ia menjatuhkan pilihannya pada Barcelona.

Wenger mengisahkan, saat itu ia sudah berusaha menahan Henry agar tetap membela klub London utara tersebut. Namun, ia memahami keinginan pemain Perancis itu sehingga ia pun merelakannya pergi.

"Thierry ingin pergi. Itu keputusannnya," ungkap Wenger kepada L'Equipe. "Saya mencoba sudah meyakinkannya untuk tinggal."

Wenger menilai Henry layak mendapatkan prestasi lebih baik karena Arsenal saat itu sedang terpuruk. Henry sudah tak sabar lagi menunggu masa keemasannya berakhir dengan manis.

"Dia bilang kepada saya: 'Anda akan memiliki tim hebat dalam dua atau tiga tahun, tapi aku tidak dapat menunggu selama itu karena aku kini 30 tahun dan aku harus memenangkan piala dalam beberapa tahun mendatang'," lanjut Wenger.

Henry pun pindah ke Camp Nou, tapi ia gagal bersinar di musim pertama. Tahun lalu ia dan kawan-kawannya hancur lebur di La Liga dan keok di semifinal Liga Champions lawan Manchester United. Cedera yang dialaminya sejak pindah dari Arsenal juga terus menyiksa pemain 31 tahun tersebut.

Namun, deraan itu hanya berlangsung satu musim. Tahun ini Henry menikmati sejarah emas Barcelona, baik di Spanyol maupun Eropa. Untuk pertama kalinya ia mencicipi gelar juara Liga Champions dan untuk pertama kali pula merasakan menjadi treble winner.

Atas keberhasilan Henry itu, Wenger merasa ikut berbahagia. "Di Barcelona, ia merasa sangat kesulitan di musim pertama dan karena itu saya bahagia atas apa yang diraihnya saat ini. Dia meyakinkan semua orang bahwa dia pemain kelas dunia."

Meski Henry dilepas dengan tujuan meraih sukses pribadi, Wenger tak akan menerapkan aturan yang sama pada pemain mudanya. Kasus Henry adalah kasus istimewa sebab ia telah membela Arsenal sejak lama. Lagi pula, usia Henry sudah mendekati masa pensiun. (SKY)

Agenda Bangsa bukan hanya Isu Ekonomi

RUANG politik kita akhir-akhir ini hanya disesaki oleh agenda tunggal, yakni isu ekonomi. Tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berikut tim sukses mereka hanya riuh meniup terompet, bukan memainkan orkestra.

Seolah-olah persoalan lainnya sudah selesai dan tidak ada lagi isu yang tingkat kegawatannya segenting agenda ekonomi. Juga sepertinya persoalan ekonomi tidak ada kaitannya sama sekali dengan agenda lainnya seperti sosial, budaya, lingkungan, keamanan.

Lebih parah lagi, genderang yang ditabuh bukanlah substansi ekonomi, melainkan debat wacana soal neoliberalisme dan kerakyatan yang mengawang-awang. Padahal, isu pertahanan, diplomasi, kependudukan, juga kebudayaan tak kalah gawatnya untuk diperhatikan. Di tengah debat sengit tak berujung soal neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan, misalnya, diam-diam sudah sembilan kali kapal perang Malaysia melanggar perbatasan di Ambalat tanpa mampu dihalau.

Contoh lain, soal kependudukan yang sejak reformasi hanya sayup-sayup terdengar, kini semakin tak terdengar. Padahal, tiga tahun lalu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sudah memberikan alarm bahwa laju pertambahan penduduk di Indonesia sangat cepat dan membahayakan.

Apabila tidak ada intervensi dengan meningkatkan program keluarga berencana, ledakan penduduk niscaya tidak bisa dikendalikan lagi. BKKBN menghitung, bila setiap tahun ada setengah persen saja pasangan usia subur yang tidak menjalankan program pengendalian jumlah anak, diperkirakan pada 2015 jumlah warga negeri ini akan mencapai 300 juta jiwa.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,6 juta jiwa per tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran tersebut diperparah pola penyebaran penduduk yang tidak merata. Situasi tersebut secara paralel akan membuat semakin sulit meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan pun akan kian sulit diberantas. Karena itu, mata rantai sebab akibat itu harus diputus dengan tidak memisahkan agenda kependudukan dengan agenda ekonomi.

Di bidang sosial budaya, hari-hari belakangan bangsa ini juga sedang dihadapkan pada persoalan serius menyangkut masa depan pluralisme bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, aksi-aksi anarkistis yang mencederai kebinekaan bangsa dipertontonkan secara kasatmata.
Kaum minoritas dibuat ketakutan tanpa perlindungan yang memadai dari negara. Seolah-olah telah terjadi pembiaran oleh negara atas tindakan antipluralisme tersebut.

Agenda-agenda tersebut tidak boleh dipandang remeh, untuk kemudian disingkirkan dengan alasan krisis ekonomi. Para capres dan cawapres beserta tim sukses harus berani mengagendakan hal-hal tersebut untuk diuji oleh rakyat. Rakyat harus mendapatkan gambaran yang utuh mau ke manakah bangsa ini hendak dibawa oleh semua pasangan capres-cawapres itu. Rakyat harus pula punya kesempatan untuk menguji apakah calon pemimpin mereka mampu mengurai problem bangsa yang sangat kompleks itu dan mampu menyelesaikannya.
Jadi, buanglah jauh-jauh debat kusir yang hanya mau menang sendiri.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

28 Mei 2009

Purnawirawan di Panggung Pilpres

PERPOLITIKAN Indonesia di zaman merdeka, diakui atau tidak, adalah perpolitikan dengan keterlibatan tentara. Perbedaannya hanyalah terletak pada kadar keterlibatan dan pelibatannya. Pergumulannya adalah pada kemampuan dan kemauan menegakkan supremasi sipil.

Setelah 30 tahun supremasi sipil dilumpuhkan dwifungsi ABRI di era Pak Harto, kini kita kembali bertekad menegakkan kembali supremasi sipil itu. Wujudnya adalah mengembalikan tentara ke barak, istilah yang terlalu keras untuk mengatakan tentara sebaiknya mundur dari panggung politik praktis.

Itu sudah dan masih terjadi sampai hari ini. Kendati demikian, trauma militerisme sepanjang era Orde Baru menempatkan tentara pada posisi yang dilematis. Publik, termasuk kalangan elite sipil, masih beranggapan tentara, termasuk mereka yang pensiun, apalagi para pensiunan jenderal, masihlah tentara yang memiliki kekuatan seperti ketika aktif. Mereka dianggap menyimpan kekuatan yang mampu memengaruhi anggota TNI aktif.

Publik belum menerima kenyataan bahwa setelah tidak menjadi tentara lagi, entah karena dipecat atau karena pensiun, mereka adalah warga sipil. Mereka berada di barisan yang berhak atas supremasi sipil.

Karena itu, ketika para purnawirawan kemudian terjun dan terlibat dalam kompetisi pemilihan presiden menjadi anggota tim sukses, tidak ada yang salah sedikit pun. Mereka berhak menjalankannya. Para kandidat presiden pun tidak salah bila melibatkan mereka di panggung ataupun di belakang panggung.

Seorang Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini adalah seorang sipil karena telah pensiun dari tentara dengan pangkat jenderal. Seorang Prabowo juga adalah orang sipil, termasuk Wiranto.
Kalau demikian, di manakah gerangan letak bahaya perpolitikan dan pelibatan para purnawirawan dalam kompetisi presiden sekarang ini? Bahayanya adalah kalau para pensiunan jenderal itu beranggapan atau dengan sengaja merusak netralitas anggota TNI aktif secara kelembagaan.

Bahwa anggota TNI aktif secara individu berbisik kepada keluarganya untuk memilih calon tertentu karena ikatan emosional tertentu tidaklah salah. Di sini tidak ada masalah netralitas TNI yang terganggu. Yang salah adalah bila seorang komandan kompi atau peleton menggunakan kekuasaannya untuk memaksa keluarga TNI berpihak kepada kandidat tertentu melalui perintah atau komando.

Terus terang, para pensiunan jenderal, yang tidak sedang memerintah, berpeluang paling sedikit untuk mengganggu netralitas TNI. Itu disebabkan mereka tidak memiliki kewenangan struktural apa-apa lagi dalam lembaga tentara aktif.
Perpolitikan kita harus mulai diletakkan secara benar pada koridor supremasi sipil. Tentara setelah pensiun menjadi sipil murni seperti warga lain yang tidak pernah berdinas dengan seragam militer. Mereka tidak boleh dicurigai atau dicemooh ketika menjadi anggota tim sukses pada kandidat.

Analisis yang selalu mengeksploitasi sipil-sipil berlatar belakang tentara adalah analisis bernada curiga. Mungkin itu adalah sisa trauma militerisme masa lalu. Namun, di sisi lain, perpolitikan yang selalu saja mencari dan mengalah kepada sipil-sipil berlatar belakang militer adalah wujud dari kelemahan sipil Indonesia sendiri. Trauma militerisme memang dalam. Ironi dalam supremasi sipil kita adalah ketika para purnawirawan merasa masih seperti tentara aktif. Ironi juga ketika sipil-sipil memperlakukan purnawirawan seakan-akan mereka masih memegang tongkat komando.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

MU Korban "Master of Passing"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemenangan Barcelona atas Manchester United di final Liga Champions 2009 tidak lepas dari peran gelandang Xavi Hernandez dan Andres Iniesta. Keduanya merupakan master of passing, pemberi kesempatan gol bagi Barca.

Final di Roma, Kamis (28/5) malam, itu seolah menjadi antiklimaks bagi permainan MU. Sang juara bertahan seperti tak berdaya menghadapi cadasnya kekuatan Barca di semua lini lapangan. Hidupnya permainan Barca itu menghasilkan dua gol yang dicetak Samuel Eto’o dan Lionel Messi. Dua-duanya lahir berkat umpan Iniesta dan Xavi.

Iniesta menjadi inspirator kemenangan Barca di menit ke-10. Iniesta membaca celah antara Anderson dan Michael Carrick, lalu meneroboskan bola kepada Eto'o. Striker Kamerun itu kemudian mengecoh Nemanja Vidic dan melepas tembakan rendah ke gawang Edwin van der Sar.

Xavi kemudian menjadi motor terjadinya gol kedua setelah assist-nya mendarat di kepala Lionel Messi. Gol sundulan itu merupakan gol yang sangat jarang diciptakan oleh pemain setinggi 170 cm seperti Messi. Di sepanjang pertandingan, aksi Xavi mencemaskan kuartet pertahanan MU. Anderson, Carrick, dan Ryan Giggs suatu ketika malah harus bersama-sama mengawalnya sehingga Iniesta dan Sergio Busquet pun bisa lebih bebas di sektor lain.

MU pantas kecewa dengan pertandingan semalam karena tak bisa meruntuhkan kesetiaan Barcelona atas ideologi menyerang. Adalah benar jika MU lebih dulu membuat teror terhadap gawang Victor Valdes melalui tendangan-tendangan Cristiano Ronaldo. Namun, ancaman itu sama sekali tak membuat Barca mengkhianati sepak bola indah yang dijanjikan pelatih Josep Guardiola.

Ferguson kini harus mengevaluasi mengapa Wayne Rooney bisa termarjinalkan baik di sayap kiri maupun kanan tanpa sedikit pun peluang mencetak gol. Carrick yang malam itu memiliki tugas mengendalikan tempo permainan justru sering dipaksa menjaga pertempuran di medan tengah. (*)

Rencana Rusunawa di Rancaekek Berlanjut

BANDUNG, (PR).-
Rencana pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi buruh di kawasan Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, terus berlanjut. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan, dana pembebasan lahan untuk rusunawa sudah disiapkan dalam APBD 2009 senilai Rp 8 miliar-Rp 10 miliar.

Ditemui seusai membuka workshop tripartit tingkat Jawa Barat di Gedung Sate, Rabu (27/5), Heryawan menjelaskan, rusunawa itu akan berdiri di lokasi seluas enam hektare, dengan jumlah dua menara. Setiap menara maksimal bisa diisi lima ratus jiwa.

Rusunawa tersebut akan dibangun atas hasil kerja sama Pemprov Jabar dan Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam hal ini, Pemprov Jabar menyediakan lahan, sedangkan Kementerian Perumahan Rakyat menyediakan bangunannya.

"Persoalan sampai hari ini adalah pembebasan lahan. Persoalan di lapangan tidak sederhana. Misalnya, kita harus membeli tanah dengan harga NJOP, tetapi masyarakat menetapkan harga di atas NJOP. Hal seperti itu harus diluruskan dulu," kata Heryawan.

Beberapa waktu lalu, rencana itu dipertanyakan kalangan legislatif Kab. Bandung. Pasalnya, dalam Perda RTRW Kab. Bandung tidak ada rencana membangun menara rusunawa di Kec. Rancaekek.

Heryawan menjelaskan, pembangunan rusunawa tersebut merupakan tanda keberpihakan Pemprov Jabar terhadap buruh. Dia mengakui bahwa penyediaan rusunawa tersebut masih terlalu kecil untuk dianggap membantu kehidupan buruh. "Kalau program itu berhasil, mungkin akan kita coba bangun lagi di daerah lain," katanya.

CSR Jamsostek

Heryawan juga menanggapi polemik penggunaan dana CSR PT Jamsostek untuk membantu program pelatihan dan penempatan kerja di Jawa Barat. Menurut dia, apa yang dilakukan Pemprov Jabar merupakan bentuk keberpihakan terhadap buruh. Namun, yang menjadi persoalan adalah prioritas.

"Kami memprioritaskan pelatihan dan penempatan kerja bagi buruh yang belum bekerja atau bagi mereka yang menjadi korban PHK," tuturnya.

Dijelaskan pula, wajar jika suatu perusahaan seperti PT Jamsostek memiliki CSR dan digunakan untuk kepentingan buruh. Pemprov Jabar, kata Heryawan, hanya mencoba mengendalikan dana CSR PT Jamsostek agar bisa digunakan untuk kepentingan jangka panjang kaum buruh.

"Daripada dana CSR-nya hanya digunakan sunatan atau pengobatan massal, akan lebih baik digunakan pelatihan kerja," ucap Heryawan. (A-132)***

KPK Geledah Rumah US

BANDUNG, (PR).-
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah mantan Dirut Bank Jabar Banten berinisial US di Jln. Batununggal Indah VIII No. 86, Kompleks Batununggal, Kota Bandung, Rabu (27/5). Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK yang berjumlah enam orang itu menyita delapan kardus kecil berisi dokumen penting yang berhubungan dengan kasus dugaan korupsi di PT Bank Jabar Banten periode 2004-2005 senilai Rp 37 miliar.

Petugas KPK yang datang ke rumah US sempat mengelabui puluhan wartawan yang berencana meliput penggeledahan itu. Mereka melakukan penggeledahan sekitar pukul 8.00 WIB, kemarin. Para wartawan mengira, belum ada petugas KPK sepanjang siang itu. Karena, satpam ataupun tetangga rumah US mengaku tidak melihat petugas KPK.

Namun, ternyata petugas KPK itu sudah berada di dalam rumah sejak pagi. Hal itu diketahui setelah tim KPK selesai melakukan penggeledahan dokumen milik US. Petugas KPK baru keluar rumah sekitar pukul 14.50 WIB. Mereka terlihat bergegas pulang masuk ke mobilnya yang diparkir di garasi rumah US.

Wartawan yang meliput tidak bisa masuk ke rumah dan hanya dapat mengintip dari pintu garasi rumah. Terlihat petugas mengenakan rompi KPK tengah membereskan dan memasukkan dokumen yang dikemas dalam kardus ke bagasi dua mobil Toyota Avanza.

Setelah dirasakan cukup, mereka bergegas keluar garasi dengan menggunakan dua mobil Avanza bernopol D 1787 HZ dan D 1769 HZ. Semua penyidik KPK enggan berkomentar apa pun terkait hal itu meski wartawan beberapa kali menghalangi mobil tersebut.

Kamar pribadi

Salah seorang petugas kepolisian dari Babinkamtibmas Polsek Bandung Kidul, Inspektur Dua Donny S.A.S., yang mendampingi penggeledahan itu mengungkapkan, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kamar pribadi US. Mereka mengambil dokumen-dokumen milik tersangka dan langsung dimasukkan ke kardus.

"Saya hanya mendampingi. Yang jelas, tidak ada barang yang lain disita KPK selain dokumen," katanya.

Seorang Petugas PLKB Harus Tangani 4 Desa

SOREANG, (PR).-
Jawa Barat masih kekurangan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Saat ini baru terdapat 2.100 orang sehingga seorang PLKB menangani tiga sampai empat desa. Selain itu, anggaran KB di Jawa Barat juga masih kecil yakni Rp 47 miliar, termasuk untuk gaji dan tunjangan jabatan.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, Drs. Rukman Heryana, M.M, mengatakan hal itu saat bersilaturahmi dengan para PLKB se-Kab. Bandung di Gedung Korpri Soreang, Rabu (27/5). Acara dihadiri oleh Bupati Bandung H. Obar Sobarna dan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Bandung, Edi Siswandi.

"Jumlah PLKB tidak sebanding dengan jumlah desa dan kelurahan sehingga seorang petugas harus menangani sampai empat desa. Idealnya seorang petugas untuk satu desa/kelurahan," katanya.

Jumlah desa di Jawa Barat hampir 4.000, tepatnya 3.978 desa yang lokasinya berjauhan, terutama di wilayah kabupaten. "Belum lagi dengan sarana dan prasarana pendukung kerja PLKB yang juga terbatas akibat keterbatasan anggaran. Pemprov Jabar pada tahun ini mengalokasikan Rp 47 miliar untuk KB sudah termasuk gaji pegawai," katanya.

Belum merata

Keberpihakan pemerintah kabupaten/kota kepada program KB, kata Rukman, belum merata malah ada kabupaten yang anggaran KB-nya ratusan juta rupiah. "Kalau Kab. Bandung cukup bagus karena anggaran KB sampai Rp 12 miliar dengan Rp 4 miliar untuk gaji para pegawai. Banyak kabupaten/kota yang kurang peduli kepada KB," katanya.

Selain anggaran, penempatan masalah KB juga kurang layak misalnya ditempatkan pada bidang di dinas tertentu. "Padahal, KB memiliki 81 urusan wajib sehingga tak bisa dilaksanakan satu bidang," katanya menjelaskan.

Sementara Obar Sobarna mengatakan, banyak fasilitas operasional PLKB seperti sepeda motor yang rusak, namun belum diganti akibat keterbatasan anggaran. "Pemerintah pusat dan provinsi sering kebingungan menyalurkan dananya, sedangkan pemerintah kabupaten kesulitan mendapatkan anggaran. Lebih baik salurkan anggaran pusat dan provinsi ke daerah-daerah," katanya. (A-71)***

Utang Gakinda Pemkab Bandung Rp 1,1 M

SOREANG, (PR).-
Pemerintah Kab. Bandung masih memiliki tunggakan utang pelayanan pasien keluarga miskin daerah (gakinda) tahun 2008 sebesar Rp 1,1 miliar. Terkait hal itu, setiap rumah sakit mendesak Pemkab Bandung segera melunasi utang tersebut karena tenggat waktunya sudah lama.

"Setiap rumah sakit sudah melaksanakan kewajiban merawat pasien gakinda selama tahun 2008. Namun, Pemkab Bandung belum membayar biaya perawatan pasien gakinda tersebut," ujar Direktur RSUD Al Ihsan, dr. H. Hanny Rono Sulistyo di ruang kerjanya, Selasa (26/5).

Padahal, pemerintah daerah mendapatkan anggaran biaya perawatan pasien miskin dari APBD Jabar dan Pemkab Bandung. "Tahun 2009 ini, Pemprov Jabar mengucurkan bantuan biaya perawatan pasien kurang mampu Rp 75 miliar ke rekening pemerintah kabupaten/kota. Kami mengusulkan agar bantuan itu dialamatkan langsung ke rekening rumah sakit layaknya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari pemerintah pusat," katanya.

Adanya utang Pemkab Bandung kepada rumah sakit, juga dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung dr. H. Achmad Kustijadi, M.Epid. "Utang itu untuk biaya persalinan pasien gakinda oleh dua puluh rumah sakit sebagai mitra Pemkab Bandung. Utang itu tahun 2008, sehingga tidak bisa dibayarkan Dinkes Kabupaten Bandung," ujarnya saat dihubungi lewat telefon selulernya, Rabu (27/5).

20 rumah sakit

Menurut dr. Dedi, panggilan dr. Achmad Kustijadi, jumlah klaim dua puluh rumah sakit untuk biaya perawatan pasien gakinda sekitar Rp 2,4 miliar. "Sebagian utang sudah dibayarkan Pemkab Bandung sehingga tersisa Rp 1,1 miliar. Karena utang itu untuk biaya perawatan tahun 2008, yang mengurusnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)," tuturnya.

Jumlah warga miskin Kab. Bandung yang mendapatkan fasilitas Jamkesmas dari pemerintah pusat 791.664 orang dan gakinda Kab. Bandung 384.850 orang. "Premi untuk Jamkesmas Rp 60.000,00 per orang per tahun, sedangkan gakinda tahun lalu Rp 15.000,00 per orang per tahun," katanya.(A-71)***

DPRD Akan Membentuk Pansus Soal Bansos

SOREANG, (PR).-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk meneliti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diduga banyak penyimpangan. Namun, Bupati Bandung Obar Sobarna, mengatakan, penyaluran bansos sudah sesuai aturan yang berlaku seperti Peraturan Bupati (Perbup).

"Awalnya dari rekomendasi Komisi D, agar DPRD membentuk Pansus penyaluran dana bansos. Pembentukan pansus sudah disetujui," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung, Arifin Sobari, saat dihubungi "PR" melalui telefon selulernya, Rabu (27/5).

Dalam rapat paripurna istimewa Rabu kemarin, juga muncul rekomendasi agar Pemkab Bandung menelusuri pembayaran listrik di pasar-pasar tradisional. Pemkab Bandung juga diminta mengembalikan dana setoran dari PDAM Tirta Raharja sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peraturan Bupati (Perbup) Bandung No. 2/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) menyebutkan, pemberian bantuan yang tidak dialokasikan dalam APBD tidak boleh melebihi Rp50 juta. Syarat lainnya, pengajuan bantuan juga harus melalui proposal.

Sedangkan Obar menegaskan, penyaluran bansos sudah sesuai aturan, termasuk bantuan Rp 300 juta untuk LSM Peduli Masa Depan Bangsa dari gubernur. "Pemkab Bandung hanya menyalurkan kembali bantuan gubernur untuk LSM tersebut sesuai alamat yang ada," katanya seusai rapat paripurna DPRD.

Bantuan yang besarnya lebih dari Rp 50 juta untuk Palang Merah Indonesia (PMI), KNPI, FKPP, dan organisasi lainnya bersifat hibah, bukan bansos. "Bupati juga memiliki kewenangan untuk menyalurkan bantuan kepada organisasi atau warga yang meminta. Kalau ada warga yang sakit lalu tidak kita bantu, pasti dipertanyakan," ucapnya pula. (A-71)***

Polisi Bekuk Komplotan Pemalsu Buku Nikah

SOREANG, (PR).-

Komplotan pemalsu buku nikah yang meresahkan warga Kec. Banjaran, Kab. Bandung, berhasil diamankan Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banjaran, awal Mei lalu. Tiga tersangka yang diciduk berinisal SM (59), AR (66), dan AK (64). Bahkan, salah seorang di antaranya mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jabar.

Kepala Kepolisian Resor Bandung Ajun Komisaris Besar Imran Yunus melalui Kapolsek Banjaran Ajun Komisaris (AKP) Moch. Darkan menjelaskan, ketiga tersangka mempunyai peran masing-masing. "AK yang merupakan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) menjadi penghulu dengan menikahkan pasangan mempelai. Ia juga sekaligus berperan sebagai KUA bayangan yang mengisi, mengecap, dan menandatangani buku nikah pasangan yang dinikahkan," ujarnya di Mapolsek Banjaran, Rabu (27/5).

Sedangkan AR, memasok blangko-blangko nikah yang akan digunakan AK. Dia memperoleh barang-barang tersebut dari tersangka SM. Sementara yang mencetak semua keperluan tersebut adalah UR. Hanya, tersangka UR tidak turut diamankan polisi karena telah meninggal dunia sebelum kasusnya terungkap.

Selain mengamankan ketiga tersangka, polisi juga menyita barang bukti ratusan blangko buku nikah palsu, ratusan lembar akta cerai palsu, sejumlah blangko administrasi pernikahan, serta sepuluh stempel Pengadilan Agama Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan KUA beberapa daerah.

Menurut Darkan, ada sejumlah perbedaan mencolok antara buku nikah asli dan produk yang diedarkan komplotan itu. Di antaranya, kualitas jilid cover depan buku nikah palsu lebih rendah dibandingkan dengan yang asli. "Perbedaan lain juga terlihat jelas dari besar huruf, warna, dan jenis kertas yang digunakan. Selain itu, lembaran plastik yang menjadi salah satu bagian buku juga berbeda," ujarnya pula.

Rp 400.000,00

Pada buku nikah asli, hologram terpasang rapi, tidak tampak seperti tempelan seperti halnya buku nikah palsu. Tulisan "Departemen Agama" yang terdapat pada lembaran buku hanya bisa tampak saat disinari ultraviolet.

Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan Nanang (21), warga Kp. Batunangtung, Desa Pasirmulya, Kec. Banjaran. Dia melapor, karena buku nikah miliknya dinyatakan palsu. "Saya baru tahu saat akan membu"saat akta kelahiran anak," ucapnya.

Saat akan meregistrasi buku nikah bernomor 475/65/2007 di KUA Banjaran, sebagai salah satu prasyarat pembuatan akta, nomor tersebut telah tercatat atas nama pasangan suami istri yang lain. Dengan demikian, buku nikah yang milik Nanang dianggap tidak sah.

Penyelidikan kemudian dimulai dengan memintai keterangan AK , orang yang bertindak sebagai penghulu saat menikahkan Nanang dengan istrinya Reni Nurhayati (19) pada 2007. Nanang mengaku membayar Rp 400.000,00 kepada AK sebagai biaya nikah.

"Saya sama sekali tidak curiga atau berpikir harga tersebut terlalu mahal. Sebab, dia sudah lama bertindak sebagai penghulu," katanya.

Warga Desa Pasirmulya lainnya yang juga memperoleh buku nikah palsu ialah Nurrohmat (29). Ia yang menikah tahun 2002 dengan penghulu AK. Sedangkan biayanya Rp 350.000,00.

Seorang penghulu di KUA Banjaran Dadang Ahmad Jawahir mengatakan, biaya nikah hanya Rp 30.000,00. Itupun disetorkan langsung ke bank, tanpa harus menyerahkan kepada penghulu yang menikahkan.

"Kalau AK, dia memang pernah menjadi salah seorang P3N di Banjaran. Namun, yang bersangkutan mengundurkan diri sejak Januari 2009," katanya. (A-184)***

27 Mei 2009

Mewakili Rakyat dari Kubur

REPRESENTASI rakyat dalam demokrasi di Indonesia rupanya melampaui batas ruang dan waktu. Karena itu, nama seseorang yang sudah meninggal tetap dicantumkan agar dipilih rakyat. Komisi Pemilihan Umum pun kemudian memperkuat pengertian representasi dari liang kubur ketika calon yang meninggal itu ditetapkan sebagai anggota legislator.

Di masa lalu, sebagai protes atas pembatasan rakyat untuk memilih pemimpin, kotak kosong banyak sekali memenangi pemilihan kepala desa. Artinya rakyat lebih percaya kepada pemimpin anonim. Tetapi sekarang, saat rakyat disuguhkan begitu banyak calon legislatif, KPU-lah yang justru lebih percaya pada legalitas representasi calon yang sudah terbungkus oleh peti mati.

Akal sehat publik terganggu ketika KPU menetapkan tiga nama calon yang berhak atas kursi DPR. Dua nama, Sutradara Gintings (PDIP, Banten III) dan Henry Usman (PD, Kalimantan Barat) telah meninggal pada Maret sebelum pemilu dilaksanakan. Satu nama lagi, Freddy Numberi (PD, Papua), ditetapkan juga sebagai anggota legislatif padahal sudah mengundurkan diri.

Itulah salah satu contoh dari sekian banyak kebingungan yang dihadiahkan kepada publik oleh KPU. Dari soal daftar calon tetap yang amburadul, akuntabilitas rekapitulasi suara yang membingungkan, sampai teknologi informasi yang macet. Belum lagi tafsir pembagian sisa suara tahap ketiga yang berubah-ubah.

Adalah berbahaya bagi asas pemilu yang jujur dan adil, ketika KPU sebagai lembaga penyelenggara tidak memberi kepastian terhadap tafsir hukum pemilu itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang calon yang meninggal dua minggu sebelum pemilihan umum bisa dibiarkan KPU untuk dipilih rakyat? Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal itu kemudian ditetapkan lagi sebagai calon terpilih? Belum ada penjelasan masuk akal dari KPU soal ini.

Yang paling mungkin terjadi adalah KPU tidak diberi tahu bahwa sang calon sudah meninggal sebelum pemilu sehingga namanya tidak sempat dicoret dari surat suara. Namun, jika kemudian KPU menetapkan orang yang sudah meninggal menjadi anggota legislatif, sulit diterima akal sehat. Itu bukan lagi semata kealpaan administratif, melainkan sebuah formalisme yang mengelabui publik.

KPU kemudian membuka ruang multitafsir lagi ketika kewenangan untuk menggantikan orang meninggal yang telanjur ditetapkan sebagai anggota legislatif itu diserahkan kembali ke tangan partai. Dengan begitu, artinya KPU mengartikan penggantian antarwaktu anggota DPR juga berlaku bagi legislator yang belum sempat dilantik. Padahal, ketentuan tentang PAW hanya berlaku bagi anggota yang sempat dilantik dan kemudian diganti karena meninggal, mengundurkan diri, atau karena pelanggaran hukum atau di-recall.

Dengan menyerahkan penggantian Sutradara Gintings, Henri Usman, dan Freddy Numberi ke tangan partai, sistem suara terbanyak terancam. Seharusnya pengganti Sutradara Gintings--yang merebut suara terbanyak di dapilnya--adalah otomatis peraih suara terbanyak kedua dari PDIP di dapil itu. Suara yang diraih Sutradara Gintings dikonversikan ke dalam suara partai.

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang independen harus semakin memperkuat legitimasi dan kredibilitas badan ini dalam menjaga dan memelihara asas pemilu yang jujur dan adil. Ketika KPU membuka diri bagi intervensi kekuasaan, asas jujur dan adil dari sebuah pemilu dipertanyakan. Itu, tentu, tidak saja merusak nama baik KPU, tetapi juga menyeret demokrasi kembali ke belakang. Demokrasi yang hanya berhamba pada yang kuat dan kuasa.

KPU: Penetapan Capres-Cawapres Tunggu Revisi Peraturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku belum menentukan waktu terkait Penetapan Capres dan cawapres. Hal tersebut dikarenakan KPU harus melakukan revisi atas Peraturan KPU nomor 32 tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilpres terlebih dahulu, sebelum melakukan Penetapan calon.

"Masih nunggu besok. Tunggu peraturannya direvisi. Tetap ada keinginan kuat malam ini untuk mempercepat. Cuma itu perlu perubahan peraturan dulu. Tidak mungkin kalau tidak dilakukan revisi," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, seusai rapat pleno tertutup KPU, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (26/5) malam.

Namun, saat ditanya kapan akan dilakukan Penetapan capres dan cawapres, Hafiz enggan menjawab.

"Tidak bisa disebutkan sekarang. Nanti kalau disebut, sudah diberitakan tetapi tidak jadi, kan yang kena serangan KPU lagi. Besok sepeti apa, kita lihat saja besok," ujarnya.

Sedianya, KPU berencana untuk menyelesaikan revisi peraturan, Rabu (27/5) besok. Karena itu, KPU akan kembali menggelar pleno tertutup pukul 10.00 besok.

Berdasarkan informasi yang beredar, KPU akan menetapkan capres dan cawapres 29 Mei mendatang. Untuk pengundian nomor urut, akan dilakukan tanggal 30 Mei 2009.

Selain membahas penetapan calon, lebih jauh Hafiz mengatakan, rapat pleno malam ini juga membahas tentang bimbingan teknis yang akan dilakukan di tiap kabupaten kota.

Fondasi Jembatan Rusak

PENGENDARA sepeda motor melintas di atas jembatan Ciseah yang rusak bagian fondasinya di Kampung Ciseah, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Selasa (26/5). Menurut warga sekitar, Aceng (30), fondasi jembatan mulai retak sejak dua bulan lalu karena tanahnya ambles tergerus arus sungai yang deras dan diperparah tonase kendaraan yang tinggi melintas setiap harinya.* USEP USMAN NASRULLOH/"PR"

"Bu, KK Teu Acan Beres Wae"

"BU, kumaha Kartu Keluarga (KK) teu acan rengse wae. Paribasa teu aya blangko. Kumaha pelayanan teh, kami jadi isin ku masyarakat (Bu, bagaimana KK belum beres saja. Katanya tidak ada blangko. Bagaimana ini, saya jadi malu dengan masyarakat)."

Keluhan itu disampaikan seorang perangkat desa di Katapang kepada Camat Katapang Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si, melalui situs web www.Kecamatan-Katapang.net. Keluhan sama juga dikatakan seorang warga, Hendra, yang mempermasalahkan lambatnya pembuatan KK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai dua minggu.

Ketika ditemui "PR" di ruang kerjanya, Hj. Nina Setiana mengatakan, pihaknya pernah kehabisan blangko KK. "Namun, sudah dikirim lagi dari Pemkab Bandung sebanyak lima ratus lembar yang bisa untuk melayani kepentingan warga sampai dua minggu ke depan," katanya.

Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kab. Bandung Agus Farhan mengatakan, Pemkab Bandung belum mencetak kembali blangko KTP dan KK untuk persediaan tahun 2009. "Kami masih memakai blangko KTP dan KK stok lama karena pencetakan baru masih dalam tahap tender. Rencananya proses pencetakan dimulai awal Juli ini," katanya di ruang kerjanya, Selasa (26/5).

Kekosongan blangko yang sempat terjadi sebulan lalu, kata Agus, diperkirakan akibat membanjirnya permintaan dari masyarakat. "Kalau ada peluncuran program dari pemerintah yang mensyaratkan KK, maka masyarakat ramai-ramai membuat KK. Misalnya, saat ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau konversi minyak tanah ke gas, maka permohonan KK melonjak tajam sehingga blangko KK di kecamatan tak mencukupi," katanya.

Faktor lainnya akibat pihak kecamatan belum membayar biaya pembelian blangko KTP dan KK melalui bank yang ditunjuk. "Pemkab Bandung menentukan harga Rp 2.500,00 per blangko KK dan Rp 6.250,00 per blangko KTP. Kalau pihak kecamatan belum membayar blangko, maka kami tidak akan mengirimkannya," ucapnya menjelaskan.

Agus mengakui ada beberapa kecamatan yang sering menunggak blangko KTP dan KK sehingga pengiriman blangko terlambat. "Dengan semakin menipisnya blangko KTP dan KK, kami menyebarkan blangko dengan cara penjatahan. Tiap kecamatan mendapatkan 500 sampai 1.000 blangko, namun kecamatan yang rendah permintaan blangkonya seperti Rancabali cukup dikirim 250 blangko," katanya.

Menurut Agus, jumlah permintaan blangko KTP dan KK setiap tahun melebihi jumlah pencetakan blangko. "Jumlah permintaan tiap bulan kalau dirata-ratakan 2.500 blangko per kecamatan sehingga 31 kecamatan dalam setahun membutuhkan sekitar 931.000 lembar. Sedangkan jumlah pencetakan blangko dan KTP tahun ini sebanyak 858.000 lembar," katanya.

Pencetakan itu terdiri atas 478.000 blangko KTP dan 380.000 blangko KK. "Blangko KTP dicetak lebih banyak karena kebutuhannya lebih tinggi sebab lima tahun harus ganti KTP. Sedangkan KK jarang diganti kecuali ada perubahan atau pindah rumah," katanya. (Sarnapi/"PR")***

Residivis Curanmor "Dihadiahi" Timah Panas

SOREANG, (PR).-

Aparat penegak hukum dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bandung terpaksa "menghadiahi" SM (35) timah panas yang bersarang di betis kanannya. Residivis kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut berupaya melarikan diri saat akan diamankan petugas karena terjerat kasus yang sama.

Kepada wartawan yang menanyainya Selasa (26/5), tersangka mengaku melakukan pencurian tersebut bersama seorang rekannya yang hingga kini masih buron.

"Saya bertugas masuk ke rumah lewat jendela yang saya congkel pakai linggis. Begitu sudah di dalam, giliran dia yang membawa kabur motornya dengan menggunakan kunci astag untuk menyalakan mesin," katanya yang mengaku pernah mendekam di penjara selama dua tahun pada 2005.

Selain di wilayah Kabupaten Bandung, berbagai aksi serupa pernah pula dilakoninya di Kota Cimahi dan bahkan hingga ke Kabupaten Cianjur.

Motor tersebut kemudian dijual kepada WW (45) yang sudah lama menampung barang-barang hasil curian mereka. Namun, saat dilakukan penangkapan ke kediaman WW yang berlokasi di Cimahi, sepeda motor hasil curian tersebut sudah telanjur dijual ke pihak lain.

Kapolres Bandung Ajun Komisaris Besar Imran Yunus melalui Kasatreskrim Polres Bandung Ajun Komisaris Legawa Utama mengatakan, hingga saat ini timnya terus melacak keberadaan sepeda motor tersebut. Selain itu, fokus utama pengejaran juga diarahkan pada satu tersangka lain rekan SM yang kini masih berkeliaran bebas.

"Sebab, dia juga sudah lama masuk DPO kami untuk kasus lainnya, yaitu pembunuhan seorang tukang ojek di Baleendah tahun lalu," katanya. DPO adalah daftar pencarian orang yang menjadi target pencarian pihak kepolisian.

Tersangka SM yang kini sudah mendekam di balik terali besi Mapolres Bandung harus kembali siap dijerat dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun atas dasar pasal 363 KUHP yang telah dilanggarnya. Sementara WW sebagai penadah dijerat Pasal 480 KUHP yang ancaman hukuman lebih rendah yaitu empat tahun penjara. (A-184)***

Pelayanan Buruk, SMS ke 08112241000

SOREANG, (PR).-

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan Baleendah meluncurkan sentra pengaduan keluhan pelayanan rumah sakit di nomor 08112241000. Masyarakat juga bisa menggunakan layanan tersebut untuk mengetahui biaya selama dirawat di RSUD Al Ihsan.

"Layanan pengaduan di 08112241000 mulai efektif per 1 Juni ini. Setiap pesan pendek (SMS) yang masuk dari masyarakat akan ditangani operator yang mengirimkannya kembali kepada direktur maupun para dokter," kata Direktur RSUD Al Ihsan, dr. H. Hanny Rono Sulistyo, di sela-sela pertemuannya dengan perusahaan mitra RSUD Al Ihsan, Selasa (26/5).

Menurut Hanny Rono, dengan status baru sebagai RSUD rujukan se-Jawa Barat, semakin beragam pasien yang dilayani. "Kita berusaha memberikan pelayanan terbaik, namun tetap saja ada perusahaan mitra kami atau pasien yang belum puas dengan layanan RSUD Al Ihsan. Melalui media SMS ini mereka bisa membeberkan keluhannya," ujarnya.

"Selain itu, bagi pasien rawat jalan di poliklinik juga dapat mengetahui batas nomor antrean yang sedang dilayani. Pasien rawat jalan tidak perlu mengantre di RS, cukup di rumah dan ketika nomor antreannya sudah dekat bisa ke poliklinik," ucapnya.

Untuk pembenahan kualitas layanan dari dokter dan paramedis, Hanny Rono juga akan mencetak dan membagikan buku Profesiku Ibadahku sebagai pedoman dalam melayani pasien. "Untuk para pasien rawat inap juga akan memperoleh buku saku Sakitku Ibadahku sehingga menjadi sabar karena sakit salah satu jalan untuk beribadah kepada Allah," katanya. (A-71) ***

Oknum Kades Jadi Tersangka

SOREANG, (PR).-

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bandung telah menetapkan enam warga Kampung Cinanggela, Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung sebagai tersangka terkait pengeroyokan yang berbuntut kematian Ace Ahsin Hidayat (32) pada Senin (25/5). Keenam tersangka tersebut ialah OS (49), UK (16), UR (17), RN (15), DH, dan YR (40). Inisial nama yang disebut terakhir merupakan kepala desa setempat.

"Saat ini memang baru enam warga yang sudah kami tetapkan statusnya sebagai tersangka. Namun tidak tertutup kemungkinan akan muncul nama-nama lain. Hanya, untuk kasus seperti ini, kami harus benar-benar memilah siapa saja yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut," kata Kapolres Bandung Ajun Komisaris Besar Imran Yunus melalui Kasatreskrim Ajun Komisaris Legawa Utama. Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan di Mapolres Bandung, Selasa (26/5).

Meskipun telah menginterogasi keenam tersangka dan juga memperoleh keterangan tambahan dari sejumlah saksi lainnya, Legawa belum bisa memastikan motif pemicu terjadinya pengeroyokan tersebut. Sejauh ini ia baru bisa menduga pengeroyokan dilakukan secara spontan oleh warga yang tidak terima dengan perbuatan korban terhadap YR.

Mabuk

Berdasarkan keterangan yang diperolehnya, Legawa menjelaskan, persitiwa ini diawali tindakan korban yang mendatangi rumah YR dalam keadaan mabuk untuk menantangnya. "Tapi perihal apa yang membuat korban kesal hingga akhirnya menantang kepala desanya itu, masih kami cari tahu," katanya.

Di bawah pengaruh minuman keras, korban yang pernah dipenjara untuk kasus pencurian benang di salah satu pabrik di Majalaya ini makin berlaku anarkistis. Batu bata dilemparkannya hingga merusak kaca jendela rumah YR.

Warga yang tidak terima dengan tindakan korban tersebut langsung mengejar dan memukuli korban bersama-sama. Setelah dikeroyok korban sempat akan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya untuk mendapatkan perawatan. Namun dalam perjalanan, sekitar pukul 10.00 WIB, korban mengembuskan napas terakhirnya. Jenazah korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk diautopsi.

"Hasil resmi autopsi memang belum kami terima, tapi berdasarkan pemeriksaan luar dikatakan ada perdarahan pada bagian kepala korban yang diakibatkan pukulan benda keras dan tangan kosong," kata Legawa. (A-184)***

Langganan: Postingan (Atom)

Copyright © 2009 by Kecamatan Kutawaringin Powered By Blogger Design by ET